Anies: Keluar dari Board of Peace Bukan Tindakan Antiperdamaian
Jum'at, 06 Maret 2026 - 17:41 WIB
loading...
A
A
A
"Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin dewan perdamaian itu tetap bisa berjalan, seolah tak terjadi apa-apa, ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia," ujarnya.
Capres 2024 itu menambahkan, politik bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah kepada para pelakunya.
"Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, 'Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri'," ujarnya.
Anies menegaskan, keluar dari Board of Peace, bukan tindakan antiperdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa.
"Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri. Kita perlu pikirkan secara serius," pungkasnya.
Capres 2024 itu menambahkan, politik bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah kepada para pelakunya.
"Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, 'Maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri'," ujarnya.
Anies menegaskan, keluar dari Board of Peace, bukan tindakan antiperdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa.
"Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri. Kita perlu pikirkan secara serius," pungkasnya.
Lihat Juga :
