Apel Kesiapsiagaan Karhutla 2026 di Riau, Menko Polkam: Negara Komitmen Pencegahan Dini
Jum'at, 06 Maret 2026 - 10:15 WIB
loading...
Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengatakan apel kesiapsiagaan Karhutla 2026 ini merupakan upaya pemerintah lakukan pencegahan dini. Foto/SindoNews
A
A
A
RIAU - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemeko Polkam) menggelar apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Tahun 2026 digelar di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Provinsi Riau. Kegiatan tersebut merupakan komitmen kuat pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Jumat (6/3/2026).
Djamari menyebut apel kesiapsiagaan ini menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan tegas dalam menghadapi potensi karhutla. “Kesiapsiagaan adalah kunci, karena dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujarnya.
Baca juga: Petugas Gabungan Masih Berusaha Padamkan Karhutla Parigi Moutong
Djamari mengungkapkan karhutla merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diatasi. “Bukan hanya sekadar untuk keselamatan wilayah, keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,” jelasnya.
Djamari juga membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut," ungkapnya.
Djamari juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. "Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan alam," ujarnya.
Lihat video: Kebakaran Hutan & Lahan, Pemprov Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat
“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Djamari menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga elemen masyarakat yang selama ini berada di garda terdepan penanggulangan karhutla.
Membahas terkait penanganan karhutla yang telah dilakukan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa angka karhutla tahun 2025 turun dibanding tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan menjadi 359.619 hektar. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,” ungkapnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turut menjelaskan selama tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar. Termasuk saat menghadapi fenomena El Nino pada 2023 dan pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dan penanganan terintegrasi di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan pemantauan kondisi iklim, pada 2026 Indonesia diperkirakan berada dalam kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral, sehingga tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina. Meski demikian, curah hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir, sehingga potensi kekeringan dan karhutla perlu diantisipasi lebih dini, terutama di wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat yang akan memasuki puncak musim kemarau pada Juni–Agustus.
“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.
“Apel kesiapsiagaan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran dan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat serta lingkungan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, Jumat (6/3/2026).
Djamari menyebut apel kesiapsiagaan ini menjadi penanda dimulainya langkah antisipatif secara lebih dini, terpadu, dan tegas dalam menghadapi potensi karhutla. “Kesiapsiagaan adalah kunci, karena dalam karhutla, kecepatan respons dan ketepatan koordinasi menentukan apakah api bisa dikendalikan sejak awal atau justru menjadi bencana besar,” ujarnya.
Baca juga: Petugas Gabungan Masih Berusaha Padamkan Karhutla Parigi Moutong
Djamari mengungkapkan karhutla merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diatasi. “Bukan hanya sekadar untuk keselamatan wilayah, keselamatan manusia yang ada di dalamnya, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga ada nama baik bangsa dan negara di hadapan dunia terkait penanggulanannya,” jelasnya.
Djamari juga membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan dengan kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan. “Mitigasi dan pencegahan dapat kita lakukan termasuk memodifikasi cuaca, water bombing, patroli helikopter, dan mempertahankan tinggi air pada kanal dan parit di lahan gambut," ungkapnya.
Djamari juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan dengan alam. "Kita perlu mengingatkan lagi bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan aksi yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, aksi yang kita lakukan akan menunjukkan bereaksinya alam itu kepada kita, bisakah kita memberikan sesuatu yang baik untuk kepentingan alam," ujarnya.
Lihat video: Kebakaran Hutan & Lahan, Pemprov Riau Tetapkan Status Tanggap Darurat
“Target kita bukan sekadar memadamkan api, tetapi menekan kejadian karhutla serendah mungkin dan menuju kondisi yang semakin terkendali. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pencegahan karhutla adalah gabungan dari disiplin kebijakan, kesiapsiagaan lapangan, kepatuhan perusahaan, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Djamari menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, relawan, hingga elemen masyarakat yang selama ini berada di garda terdepan penanggulangan karhutla.
Membahas terkait penanganan karhutla yang telah dilakukan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa angka karhutla tahun 2025 turun dibanding tahun sebelumnya. “Tahun 2024, 376.805 hektar. Namun tahun lalu berkat kerja sama semua pihak, K/L, pusat dan daerah, bisa ditekan menjadi 359.619 hektar. Jadi ada prestasi karena kerja kolektif kita,” ungkapnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turut menjelaskan selama tujuh tahun terakhir sejak 2019, Indonesia berhasil mencegah terjadinya karhutla berskala besar. Termasuk saat menghadapi fenomena El Nino pada 2023 dan pemerintah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas instansi dan penanganan terintegrasi di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
“Ketika apinya masih kecil, itu ditangani oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini, sehingga Bapak Menko Polkam langsung memimpin kami untuk hadir di Provinsi Riau,” jelasnya.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan pemantauan kondisi iklim, pada 2026 Indonesia diperkirakan berada dalam kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral, sehingga tidak terjadi fenomena El Nino maupun La Nina. Meski demikian, curah hujan diprediksi sedikit di bawah normal dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir, sehingga potensi kekeringan dan karhutla perlu diantisipasi lebih dini, terutama di wilayah sekitar ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat yang akan memasuki puncak musim kemarau pada Juni–Agustus.
“Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca dengan menyemai awan guna mendatangkan hujan dan meningkatkan kelembapan lahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Langkah ini menjadi bagian dari strategi mitigasi dini agar wilayah rawan karhutla memiliki kondisi lahan yang lebih basah dan siap menghadapi potensi musim kering yang lebih berat,” ujar Kepala BMKG.
(cip)
Lihat Juga :
