Garuda Institute Sebut Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan
Selasa, 03 Maret 2026 - 16:48 WIB
loading...
Direktur Garuda Institute Irvan Mahmud, menegaskan, Program MBG tak ganggu anggaran pendidikan. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggaran pendidikan nasional dalam APBN 2026 sebesar Rp769 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2024 sebesar Rp724 triliun. Dari total tersebut, termasuk alokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223,5 triliun.
Direktur Garuda Institute Irvan Mahmud, menegaskan penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.
“Anggaran pendidikan 2026 justru meningkat. Narasi yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan sangat tidak sesuai fakta,” ujarnya, Selasa (2/3/2026).
Baca juga: DPR Tegaskan Program MBG Tak Pakai Dana Pendidikan
Irvan menjelaskan tunjungan guru ASN daerah 2024 hanya Rp70 triliun, sekarang menjadi Rp74,7 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dan revitalisasi sekolah naik dari Rp21,24 triliun pada 2024 menjadi Rp23,06 triliun pada 2026. “Kalau ada yang mengatakan guru-guru tidak diperhatikan, itu hoaks sebab anggaran justru bertambah,” tegasnya.
Irvan melanjutkan kewenangan guru honorer ada di pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat mengambil peran aktif melalui pemberian tambahan insentif. “Sejak 2005 sampai 2025 insentif guru honorer stagnan, baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400.000,” jelasnya.
Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta pada 2025 naik menjadi Rp2 juta di 2026. Pemerintah juga mereformasi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya pencairan di transfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan dan ini lebih tepat waktu dan akuntabel.
Lihat video: Polemik Penerima LPDP Anaknya Punya Paspor Asing, Kemenkumham Buka Suara
“Dari angka-angka tersebut, sangat jelas anggaran MBG tidak mengganggu pendidikan. Pemerintah tidak menyetop program pendidikan di era sebelumnya, justru memperkuatnya,” ujar Irvan.
Irvan menambahkan program digitalisasi pembelajaran dan pelatihan guru terus berjalan. “Kemdikdasmen telah menegaskan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa (SD, SMP, SMA hingga SLB) tidak dikurangi.
![Garuda Institute Sebut Program MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan]()
Bahkan pemerintah memperluas cakupan PIP bagi murid taman kanak-kanak dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun untuk 888.000 murid di seluruh Indonesia. Irvan menilai kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo semakin diperkuat dengan pendekatan yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sekolah, serta tenaga pendidik.
Program MBG menurutnya merupakan bagian dari intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta peningkatan kuota beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Direktur Garuda Institute Irvan Mahmud, menegaskan penganggaran MBG telah melalui proses pembahasan di DPR dan disepakati bersama antara pemerintah dan seluruh fraksi.
“Anggaran pendidikan 2026 justru meningkat. Narasi yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan sangat tidak sesuai fakta,” ujarnya, Selasa (2/3/2026).
Baca juga: DPR Tegaskan Program MBG Tak Pakai Dana Pendidikan
Irvan menjelaskan tunjungan guru ASN daerah 2024 hanya Rp70 triliun, sekarang menjadi Rp74,7 triliun. Sementara anggaran infrastruktur dan revitalisasi sekolah naik dari Rp21,24 triliun pada 2024 menjadi Rp23,06 triliun pada 2026. “Kalau ada yang mengatakan guru-guru tidak diperhatikan, itu hoaks sebab anggaran justru bertambah,” tegasnya.
Irvan melanjutkan kewenangan guru honorer ada di pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat mengambil peran aktif melalui pemberian tambahan insentif. “Sejak 2005 sampai 2025 insentif guru honorer stagnan, baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400.000,” jelasnya.
Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga naik dari Rp1,5 juta pada 2025 naik menjadi Rp2 juta di 2026. Pemerintah juga mereformasi sistem penyaluran tunjangan. Jika sebelumnya pencairan di transfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini tunjangan langsung ditransfer ke rekening guru setiap bulan dan ini lebih tepat waktu dan akuntabel.
Lihat video: Polemik Penerima LPDP Anaknya Punya Paspor Asing, Kemenkumham Buka Suara
“Dari angka-angka tersebut, sangat jelas anggaran MBG tidak mengganggu pendidikan. Pemerintah tidak menyetop program pendidikan di era sebelumnya, justru memperkuatnya,” ujar Irvan.
Irvan menambahkan program digitalisasi pembelajaran dan pelatihan guru terus berjalan. “Kemdikdasmen telah menegaskan bahwa anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa (SD, SMP, SMA hingga SLB) tidak dikurangi.
Bahkan pemerintah memperluas cakupan PIP bagi murid taman kanak-kanak dengan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun untuk 888.000 murid di seluruh Indonesia. Irvan menilai kebijakan pendidikan di era Presiden Prabowo semakin diperkuat dengan pendekatan yang terarah dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik, sekolah, serta tenaga pendidik.
Program MBG menurutnya merupakan bagian dari intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program strategis lain seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta peningkatan kuota beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
(cip)
Lihat Juga :
