Timur Tengah Memanas, Nurul Arifin Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi dan Skenario Darurat untuk WNI

JAKARTA - Eskalasi perang di Timur Tengah pascaserangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang dibalas dengan rentetan rudal dan drone ke sejumlah titik di kawasan Teluk memicu kekhawatiran atas keselamatan Warga Negara Indonesia ( WNI ). Penutupan ruang udara di beberapa negara serta meningkatnya status siaga keamanan membuat situasi di kawasan tersebut semakin dinamis.

Data Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) RI menunjukkan, hingga 28 Februari 2026 terdapat 519.042 WNI yang berada di sejumlah negara kawasan Timur Tengah. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan memastikan seluruh perwakilan RI dalam kondisi siaga.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin meminta pemerintah bergerak cepat dan terukur dalam memastikan perlindungan WNI. Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu menegaskan, negara tidak boleh menunggu hingga situasi memburuk sebelum mengambil langkah konkret.

Baca Juga: 519.042 WNI Berada di Timur Tengah, Kemlu: Perlindungan Prioritas Utama

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh KBRI harus memastikan data WNI benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala. Pendataan ini menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi,” ujar Nurul di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurut Nurul yang juga menjabat Ketua Media Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar, komunikasi antara WNI dan perwakilan RI di luar negeri harus diperkuat. Kanal informasi resmi, termasuk hotline darurat, perlu dipastikan aktif 24 jam agar setiap perkembangan di lapangan dapat segera direspons. Ia juga mendorong agar KBRI di negara-negara terdampak memperbarui imbauan keamanan secara berkala sesuai situasi terkini.

Nurul menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario kontinjensi secara komprehensif. Skenario tersebut mencakup pemetaan wilayah berisiko tinggi, identifikasi kelompok WNI yang rentan, serta kesiapan jalur evakuasi melalui udara, laut, maupun darat jika kondisi semakin memburuk.

Baca Juga: Imbas Perang AS-Israel vs Iran, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Terdampar di Qatar

"Evakuasi harus sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Bukan berarti kita ingin situasi memburuk, tetapi dalam kondisi konflik, kesiapan adalah hal mutlak," katanya.

Nurul juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah untuk sementara waktu. Menurutnya, penundaan perjalanan, termasuk perjalanan ibadah umrah, merupakan langkah bijak di tengah situasi keamanan yang belum stabil.

Imbauan serupa disampaikan Kementerian Haji yang meminta masyarakat mempertimbangkan penjadwalan ulang keberangkatan umrah hingga waktu yang belum ditentukan, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi keamanan di kawasan tersebut. "Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan memaksakan perjalanan ketika situasi belum sepenuhnya aman," ujar Nurul.

Sebagai mitra kerja Kemlu, lanjut Nurul, Komisi I DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Ia memastikan DPR siap mendukung langkah-langkah yang diperlukan, termasuk dari sisi kebijakan maupun anggaran.



Nurul menambahkan, dinamika konflik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Karena itu, ia meminta pemerintah memantau situasi secara menyeluruh dan mengambil langkah antisipatif yang terkoordinasi.

"Kita berharap situasi segera mereda. Namun yang terpenting saat ini adalah memastikan setiap WNI berada dalam perlindungan negara," ujar Nurul.