Perang Israel-Iran, Anggota DPR Evita: Keselamatan Penerbangan Harus Jadi Prioritas
Selasa, 03 Maret 2026 - 08:36 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty. Foto: dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Perkembangan situasi geopolitik antara Israel dan Iran yang berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara internasional telah menyebabkan pembatalan dan pengalihan rute penerbangan di berbagai kawasan. Kondisi ini memicu penumpukan penumpang di sejumlah bandara dan ketidakpastian perjalanan global, termasuk potensi dampaknya terhadap konektivitas Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus di kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan.
"Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety," ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Trump Pertimbangkan Kerahkan Pasukan Darat AS ke Iran, Bakal Jadi Perang Habis-habisan
Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal. Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.
"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan. Saya juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga — antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait — agar respons berjalan cepat dan terintegrasi," ujarnya.
Menurut Evita, posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi.
Selain itu, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini," ucapnya.
Bagi WNI yang terdampak di luar negeri, koordinasi perlindungan dan layanan informasi juga harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian jalur alternatif dan pendampingan yang memadai.
"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," kata Evita.
Komisi VII DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. Stabilitas konektivitas nasional harus tetap terjaga agar dampak ekonomi tidak meluas.
"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengatakan, dalam situasi seperti ini pendekatan yang harus di kedepankan adalah keselamatan, koordinasi yang solid, perlindungan penumpang, serta komunikasi publik yang transparan dan menenangkan.
"Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Setiap keputusan pengalihan rute, penundaan, maupun pembatalan penerbangan harus sepenuhnya berbasis pada penilaian risiko dan standar keselamatan internasional. Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek safety," ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Trump Pertimbangkan Kerahkan Pasukan Darat AS ke Iran, Bakal Jadi Perang Habis-habisan
Di sisi lain, perlindungan terhadap penumpang harus dilaksanakan secara maksimal. Maskapai dan pengelola bandara perlu memastikan layanan yang manusiawi, termasuk kemudahan rebooking tanpa beban tambahan dalam kondisi darurat, mekanisme refund yang jelas, serta penyediaan konsumsi dan akomodasi apabila terjadi keterlambatan berkepanjangan.
"Penumpang berhak mendapatkan kepastian, bukan kebingungan. Saya juga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan mekanisme koordinasi terpadu lintas kementerian dan lembaga — antara regulator penerbangan, operator bandara, maskapai, serta instansi terkait — agar respons berjalan cepat dan terintegrasi," ujarnya.
Menurut Evita, posko informasi terpadu dengan pembaruan berkala sangat penting untuk menghindari kepanikan akibat simpang siur informasi.
Selain itu, perlu disiapkan skema manajemen penumpukan penumpang di bandara, termasuk pengaturan antrean, fasilitas ruang tunggu tambahan, dukungan medis dasar, serta prioritas layanan bagi lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
"Pendekatan empati dan pelayanan publik yang responsif menjadi kunci dalam situasi seperti ini," ucapnya.
Bagi WNI yang terdampak di luar negeri, koordinasi perlindungan dan layanan informasi juga harus diperkuat agar masyarakat mendapatkan kepastian jalur alternatif dan pendampingan yang memadai.
"Kita memahami bahwa kondisi ini merupakan dampak dinamika global yang berada di luar kendali maskapai maupun operator bandara. Namun justru dalam situasi seperti inilah kualitas tata kelola dan kepemimpinan krisis diuji," kata Evita.
Komisi VII DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif dan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas industri penerbangan, sektor pariwisata, serta UMKM yang bergantung pada mobilitas udara. Stabilitas konektivitas nasional harus tetap terjaga agar dampak ekonomi tidak meluas.
"Mari kita hadapi situasi ini dengan kepala dingin, koordinasi yang kuat, serta komitmen bersama untuk menempatkan keselamatan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," tegasnya.
(rca)
Lihat Juga :
