Menlu: Indonesia Sambut Baik Palestina Bentuk Kantor Penghubung untuk BoP
Kamis, 26 Februari 2026 - 14:30 WIB
loading...
Menlu RI Sugiono menyambut pembentukan kantor penghubung oleh Otoritas Palestina guna memfasilitasi komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Foto/BPMI Setpres
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyambut pembentukan kantor penghubung (liaison office) oleh Otoritas Palestina guna memfasilitasi komunikasi dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat koordinasi dengan Board of Peace guna mendorong perdamaian berkelanjutan di Gaza.
Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.
Baca juga: Prabowo: Solusi 2 Negara Jalan Damai Berkelanjutan untuk Palestina Merdeka
Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyampaikan bahwa Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace.
Ia menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan Board of Peace berlangsung dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.
Baca juga: Prabowo Lantang, Indonesia Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina!
Selain membahas pembentukan liaison office, Sugiono juga mempertegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan dukungan kemanusiaan di Gaza.
“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya Solusi Dua Negara (two-state solution).
Hal itu disampaikan Sugiono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina Varsen Aghabekian Shahin di sela-sela Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss.
Baca juga: Prabowo: Solusi 2 Negara Jalan Damai Berkelanjutan untuk Palestina Merdeka
Sebelumnya, Wakil Presiden Palestina Hussein Al-Sheikh dalam surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, menyampaikan bahwa Otoritas Palestina telah membentuk liaison office guna memperlancar koordinasi dan komunikasi dengan Board of Peace.
Ia menegaskan bahwa seluruh komunikasi dengan Board of Peace berlangsung dalam kerangka mendukung 20 Poin Rencana Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump serta implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), guna memastikan stabilitas dan perdamaian di Palestina.
Baca juga: Prabowo Lantang, Indonesia Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina!
Selain membahas pembentukan liaison office, Sugiono juga mempertegas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dan pasukan perdamaian Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia semata-mata ditujukan untuk perlindungan masyarakat sipil dan dukungan kemanusiaan di Gaza.
“Fokus utama kontingen Indonesia (dalam ISF) adalah perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan,” kata Sugiono dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).
Sugiono juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya untuk memastikan bahwa proses transisi di Palestina bisa sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan mendorong proses politik yang kredibel menuju terciptanya Solusi Dua Negara (two-state solution).
(shf)
Lihat Juga :
