Pengamat CSIS Ingatkan Stabilitas Nasional Bukan Hanya Soal Keamanan
Rabu, 25 Februari 2026 - 20:36 WIB
loading...
Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengingatkan bahwa stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan. Dia berpendapat, stabilitas nasional sangat ditentukan oleh kapasitas negara, arah kebijakan yang jelas, serta tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.
Baca juga: Kronologi Pengungkapan Penyelundupan 4.080 Butir Ekstasi dari Luxembourg
“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Stabilitas nasional bukan hanya soal keamanan, tetapi soal kapasitas negara menjalankan kebijakan secara efektif dan menjaga legitimasi di mata publik,” kata Arya dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).
Dia mengungkapkan sejumlah faktor yang dapat memicu instabilitas apabila tidak dikelola secara hati-hati. Ia menyoroti kompleksitas kebijakan yang tidak diiringi peta jalan reformasi yang terstruktur, termasuk wacana perubahan mekanisme pilkada, pengurangan transfer ke daerah, hingga tata kelola dana desa.
Baca juga: Kronologi Pengungkapan Penyelundupan 4.080 Butir Ekstasi dari Luxembourg
“Ketika kebijakan besar tidak disertai roadmap reformasi yang jelas dan komunikasi publik yang memadai, maka ruang ketidakpuasan akan terbuka,” tuturnya.
Dia pun mengingatkan bahwa lambatnya reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana dijanjikan berpotensi memperbesar akumulasi kekecewaan masyarakat. Dia menambahkan, risiko semakin meningkat apabila program strategis nasional yang menyerap anggaran besar tidak menghasilkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
Lihat Juga :
