Kemendagri dan KEPP Otsus Papua Dorong Pengembangan Komoditas Kakao di Yapen, Jayapura, Mansel

Sabtu, 21 Februari 2026 - 08:55 WIB
loading...
Kemendagri dan KEPP...
Kementerian Dalam Negeri bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) berkolaborasi merealisasikan kebijakan Papua Produktif. Foto: Ist
A A A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) berkolaborasi merealisasikan kebijakan Papua Produktif. Upaya yang dilakukan adalah mendorong pengembangan dan investasi komoditas kakao (cokelat) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

“Kebijakan Otsus Papua, selain mendukung program Papua Cerdas dan Papua Sehat, juga memberi atensi untuk kebijakan Papua Produktif, terutama pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian,” kata Direktur Penataan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumule Tumbo di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Baca juga: KEPP Otsus Papua Strategis untuk Percepatan Pembangunan

Menurut dia, langkah awal pengembangan komoditas kakao di tiga kabupaten wilayah Papua tersebut ditandai dengan rapat koordinasi percepatan pembangunan bidang perekonomian di Jakarta, Kamis (19/2/2026). Hadir dalam rakor tersebut, perwakilan Kementerian dan Lembaga teknis di pusat, pemerintah daerah dan sejumlah investor nasional.

Sumule Tambo menjelaskan, usaha komoditas cokelat di tanah Papua selama ini sudah dikembangkan sejak dulu. Ada yang kemudian pengembangannya dibiayai dari dana Otsus karena mempekerjakan orang asli Papua (OAP) seperti yang dilakukan di Kabupaten Mansel, Papua Barat. Karena itu, perlu disupport untuk pengembangannya, termasuk mencari peluang pasar dan investasi.

Anggota KEPP Otsus Papua Billy Mambrasar menuturkan upaya mendorong ekonomi produktif di tanah Papua yang sedang dilakukan saat ini merupakan implementasi pesan Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo mengamanatkan setiap daerah agar melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan komoditas lokal yang produktif. Kebetulan Kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mansel selama ini sudah dikenal memiliki potensi usaha komoditas cokelat, sehingga kami bersama Kemendagri berusaha melakukan pengembangan usaha di tiga daerah tersebut,” ungkap Billy.

Rapat koordinasi percepatan pembangunan bidang perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat terkait pengembangan usaha cokelat telah menghasilkan sejumlah komitmen yang segera ditindaklanjuti dengan melakukan akselerasi pembangunan komoditas dimaksud.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga mengapresiasi perhatian Kemendagri dan KEPP Otsus Papua bersama Kementerian dan Lembaga teknis di pusat yang telah memberikan perhatian terhadap usaha kakao di daerahnya.

Dia mengatakan, usaha kakao sudah dilakukan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen sejak 20 tahun lalu. Tapi kesulitan pemasaran hasil usaha lantaran tidak ada investor yang menampung produksi mereka membuat semangat petani kakao di daerah tersebut agak patah arang.

“Tapi sekarang sudah ada komitmen dari Kemendagri dan KEPP Otsus Papua serta para investor, kami pemerintah daerah akan bersama-sama mewujudkan harapan baru petani kakao di Kabupaten Yapen,” ujar Roi Palunga.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
BPDP Unjuk Gigi Tampilkan...
BPDP Unjuk Gigi Tampilkan Produk Turunan Kakao EastFood Indonesia 2026
Ketua Posko Wilayah...
Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Rekomendasi
Rembug Tani Jabar di...
Rembug Tani Jabar di Tasikmalaya, Apkarindo Perkuat Sinergi Demi Masa Depan Karet Rakyat
Prabowo Respons Usulan...
Prabowo Respons Usulan Tambahan Beasiswa Doktor bagi Dosen: Akan Kita Tindak Lanjuti
Ancaman PHK Masih Mengintai,...
Ancaman PHK Masih Mengintai, Said Iqbal: Dipicu Kenaikan Harga BBM dan Relokasi Pabrik
Berita Terkini
Ujian Tahun Pertama...
Ujian Tahun Pertama Kepengurusan AMKI, Mencari Bentuk di Tengah Industri Media
Sidang Perdana Praperadilan...
Sidang Perdana Praperadilan Roy Suryo Digelar Besok Pagi di PN Jaksel
5 Peserta Program SPPI...
5 Peserta Program SPPI Meninggal saat Latsarmil, Feri Amsari: Negara Salahi Prinsip Administrasi
Titi Anggraini Soroti...
Titi Anggraini Soroti Naskah Akademik RUU Pemilu Tak Kunjung Diterbitkan
Jokowi Mulai Safari...
Jokowi Mulai Safari Politik, Feri Amsari: Sah, Cuma Nggak Tahu Diri Saja
Lelang Hasil Rampasan...
Lelang Hasil Rampasan Korupsi Periode Juni 2026, KPK Bukukan Rp39,8 Miliar
Infografis
10 Negara dengan Harga...
10 Negara dengan Harga Bensin Termurah di Dunia, Libya Cuma Rp427 per Liter
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved