Terbitkan PP Tunas, Komdigi Diminta Berdayakan Orang Tua Awasi Anak di Ruang Digital

Di Australia, kata Wiwik, anak-anak tetap bisa akses dengan akun palsu atau mengakali verifikasi. Itu bukti kalau sekadar melarang itu sering kali cuma jadi simbolis, tapi belum tentu efektif di lapangan.

“Di rumah, saya tidak pakai cara pokoknya tidak boleh. Kami berdiskusi. Saya tanya anak saya, ‘Kamu tahu tidak risiko hoaks itu apa? Menurutmu kalau ada orang bicara kasar di kolom komentar, kamu harus gimana?’ Kami bahas topik tentang kekerasan, konten dewasa, sampai cyber bullying. Kami sepakat tentang aturan kapan dia boleh online di medsos, tapi yang paling penting adalah anak saya merasa aman untuk bercerita ke saya seandainya dia menemukan sesuatu yang mengganggu saat berselancar di medsos dan dunia maya,” tuturnya.

Bagi Wiwik, komunikasi yang sehat adalah kunci. Menurutnya, persoalan ini bukanlah soal memutus akses, melainkan membangun kepercayaan. Menurut Wiwik media sosial juga memiliki sisi positif sebagai ruang belajar dan belajar mengekspresikan diri, asalkan anak dibekali dengan etika dan pemikiran kritis.

“Menurut saya, peran negara adalah sebagai wasit bagi ekosistem, memastikan platform digital tidak nakal. Sekolah formal perlu dan sebagian telah mengajarkan etika digital. Tapi ujung-ujungnya, tetap orang tua yang jadi pendamping pertama dan utama. Kita tidak bisa cuma pasang pagar tinggi-tinggi karena anak-anak kita itu kreatif, mereka akan selalu menemukan cara untuk melompatinya kalau mereka tidak paham kenapa pagar itu ada,” tambahnya.

Wiwik berharap implementasi PP TUNAS nantinya tidak hanya membatasi secara teoritis, tapi benar-benar mendorong kolaborasi nyata yang memberdayakan orang tua seperti dirinya. Baginya, tanpa keterlibatan aktif keluarga, regulasi hanya akan menjadi selembar dokumen yang dingin, sementara anak-anak tetap berkelana di ruang digital tanpa petunjuk yang kuat