DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pemangkasan RKAB Batu Bara
Kamis, 19 Februari 2026 - 14:11 WIB
loading...
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan soal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Foto: fraksi.pks.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan soal pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Dia memahami alasan pemerintah ingin menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga.
"Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply," ujar Jalal, Kamis (19/2/2026).
Para pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya. "Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan," ucapnya.
Baca juga: Harga Batu Bara Terus Meningkat, Produksinya Gimana?
Dia mengkhawatirkan pemotongan RKAB batu bara ini akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses persetujuan RKAB untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di 2026. Tujuannya menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar menjaga kestabilan harga komoditas.
"Kenapa RKAB kita potong karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya menjaga stabilitas harga komoditas batu bara, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan energi," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
Langkah penyesuaian RKAB 2026 untuk mencegah kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi dan produksi yang berlebihan. Jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masif sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.
"Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita, sudah gitu jual murah lagi," katanya.
"Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply," ujar Jalal, Kamis (19/2/2026).
Para pelaku usaha cenderung tidak mempermasalahkan pemotongan RKAB selama pemerintah bisa memberikan dasar aturannya. "Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan," ucapnya.
Baca juga: Harga Batu Bara Terus Meningkat, Produksinya Gimana?
Dia mengkhawatirkan pemotongan RKAB batu bara ini akan berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap proses persetujuan RKAB untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di 2026. Tujuannya menyeimbangkan antara pasokan dan kebutuhan pasar agar menjaga kestabilan harga komoditas.
"Kenapa RKAB kita potong karena kita menyesuaikan antara supply dengan demand. Penyelarasan antara suplai dan permintaan ini juga dinilai penting, tidak hanya menjaga stabilitas harga komoditas batu bara, tetapi juga menjamin ketersediaan cadangan energi," ujar Bahlil dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).
Langkah penyesuaian RKAB 2026 untuk mencegah kelebihan pasokan (oversupply) akibat eksploitasi dan produksi yang berlebihan. Jika komoditas belum laku pada harga yang wajar, produksi masif sebaiknya ditunda demi ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang.
"Kalau memang belum laku dengan harga baik, jangan dulu kita produksi secara masif, kasihan anak cucu kita. Suatu saat kita meninggal, mereka ini yang melanjutkan perjuangan negara ini. Jangan di saat mereka memimpin, barang sudah habis karena kelakuan kita, sudah gitu jual murah lagi," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
