Pemerintah dan DPR Sepakat Bantuan Bencana Sumatera dari Diaspora di Malaysia Boleh Masuk

JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI sepakat bantuan bencana Sumatera yang dikumpulkan diaspora di Malaysia diperbolehkan masuk ke Indonesia. Kesepakatan itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, bantuan kemanusiaan dilaporkan masih berada di Pelabuhan Port Klang, Malaysia, dan direncanakan masuk melalui Pelabuhan Lhokseumawe, Aceh. Namun, sejumlah regulasi menjadi hambatan, sehingga bantuan belum dapat segera dikirim.

"Karena ini kan sumbangan dan hanya satu kali dan jumlahnya juga tidak mengganggu jadi saya pikir mungkin bisa direalisasikan secepatnya supaya barang ini bisa masuk dan kita awasi ketat langsung ke pengungsian-pengungsian," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad , Rabu (18/2/2026).

Baca Juga: Data Terkini Pengungsi Bencana Sumatera, 12.994 Orang Masih Tinggal di Tenda

"Izin Pak Ketua, selama ada keterangan dari BNPB, bisa kami bebaskan. Jadi BNPB bilang ini bantuan untuk bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu," jawab Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Jawaban Purbaya kemudian juga disambut Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian. Tito memastikan bahwa bantuan itu akan diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB jugalah yang akan menyalurkan seluruh bantuan tersebut. "Kami sudah koordinasi dengan BNPB, nanti yang menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB," ujar Tito.

"Cocok kalau begitu," kata Dasco.

Tito Karnavian menjelaskan bantuan yang telah dikumpulkan diaspora tersebut terdiri dari:
1. 3.000 liter minyak goreng senilai Rp1 miliar
2. Gula pasir senilai Rp50 juta
3. Air mineral senilai Rp672 juta
4. Makanan siap saji 5.000 dus senilai Rp1 miliar
5. Pakaian baru 3.000 karung senilai Rp126 miliar
6. Al-Qur'an senilai Rp1 miliar
7. Kloset atau toilet senilai Rp4,8 miliar

Namun, sejumlah barang seperti pakaian baru, minyak goreng, dan gula pasir memerlukan persetujuan dari kementerian teknis serta Direktorat Jenderal Bea Cukai sesuai regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Dukung Tradisi Meugang di Aceh, Prabowo Salurkan Bantuan Rp72,75 Miliar

"Intinya adalah untuk minyak goreng dan gula pasir ini kita perlu ada surat dari kementerian teknis yaitu Menteri Pertanian. Karena minyak goreng dan gula pasir apakah boleh dimasukkan?" tanya Tito.

Dalam rapat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menyoroti sensitivitas komoditas tersebut, mengingat Indonesia juga tengah melakukan ekspor minyak goreng dalam jumlah besar. Meski demikian, Amran menyatakan pengiriman tetap dimungkinkan dengan pengawasan ketat.

"Kalau masih bisa, usul kami karena kami juga ekspor minyak goreng besar-besaran ke beberapa negara, tapi kalau memang bisa diuangkan. Tapi kalau memang harus masuk, saya kira enggak masalah, tapi pengawasan yang sangat ketat," jawab Amran.


Dasco pun meminta agar bantuan ini menjadi dispensasi khusus lantaran bersifat satu kali dan diperuntukkan langsung bagi warga terdampak bencana.

"Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma satu kali, daripada nanti kita, kan repot harus diuangkan lagi, kemudian beli lagi," tuturnya.

Seluruh bantuan tersebut rencananya langsung disalurkan BNPB ke lokasi pengungsian dan dipastikan tidak untuk diperjualbelikan.