Kejagung Dianggap Cerdik dalam Strategi Pemberantasan Korupsi
Senin, 16 Februari 2026 - 18:28 WIB
loading...
Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap cerdik dalam memilih strategi pemberantasan korupsi. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap cerdik dalam memilih strategi pemberantasan korupsi. Hal ini memberi dampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka maupun terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menanggapi hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Survei itu menemukan Kejagung masih menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen.
Selain itu, kinerja penegakan hukum Kejagung menjadi faktor penopang tingginya kepercayaan terhadap pemerintah. Dia mengatakan, Kejagung dalam menangani kejahatan bisa memilah hal yang bisa memberi dampak langsung terhadap masyarakat seperti kasus timah, CPO, sawit.
Baca juga: Pakar Hukum: Kejagung Paling Progresif di Tengah Melimpahnya Perkara Korupsi
“Hal ini yang memberi dampak langsung terhadap kepercayaan terhadap negara, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Hibnu, Senin (16/2/2026).
Kejagung mampu memilih strategi yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Mereka mengajar kasus korupsi besar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, mereka tidak hanya mempidanakan pelaku, tetapi juga mengejar pengembalian kerugian negara.
“Negara itu sedang perlu uang banyak, sehingga aset-aset yang dirampok (koruptor) harus cepat bisa dirampas disita oleh negara. Saya kira itu poin tertinggi dalam pemberantasan korupsi saat ini,” katanya.
Hibnu mengatakan, dalam situasi transisi dimana ekonomi sulit, dan hal lain yang belum ideal maka hal yang dilakukan Presiden Prabowo adalah meletakkan penegakkan hukum yang kuat. “Ini menunjukkan negara masih bisa mengayomi, melindungi masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks ini, kata Hibnu, aparat penegak hukum bekerja keras. Jika tidak maka negara tidak aman. “Aparat penegak hukum menjaga kamtibmas, maupun pemberantasan korupsi untuk menjaga eksistensi negara. Di sinilah negara hadir dalam menjaga kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Dalam situasi mencari pekerjaan sulit, harga mahal, bencana alam, dan sebagainya, kata Hibnu, Presiden Prabowo dengan mengandalkan penegakkan hukum yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Terutama dalam kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejagung.
Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menanggapi hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Survei itu menemukan Kejagung masih menjadi lembaga hukum paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen.
Selain itu, kinerja penegakan hukum Kejagung menjadi faktor penopang tingginya kepercayaan terhadap pemerintah. Dia mengatakan, Kejagung dalam menangani kejahatan bisa memilah hal yang bisa memberi dampak langsung terhadap masyarakat seperti kasus timah, CPO, sawit.
Baca juga: Pakar Hukum: Kejagung Paling Progresif di Tengah Melimpahnya Perkara Korupsi
“Hal ini yang memberi dampak langsung terhadap kepercayaan terhadap negara, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat,” kata Hibnu, Senin (16/2/2026).
Kejagung mampu memilih strategi yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Mereka mengajar kasus korupsi besar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, mereka tidak hanya mempidanakan pelaku, tetapi juga mengejar pengembalian kerugian negara.
“Negara itu sedang perlu uang banyak, sehingga aset-aset yang dirampok (koruptor) harus cepat bisa dirampas disita oleh negara. Saya kira itu poin tertinggi dalam pemberantasan korupsi saat ini,” katanya.
Hibnu mengatakan, dalam situasi transisi dimana ekonomi sulit, dan hal lain yang belum ideal maka hal yang dilakukan Presiden Prabowo adalah meletakkan penegakkan hukum yang kuat. “Ini menunjukkan negara masih bisa mengayomi, melindungi masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks ini, kata Hibnu, aparat penegak hukum bekerja keras. Jika tidak maka negara tidak aman. “Aparat penegak hukum menjaga kamtibmas, maupun pemberantasan korupsi untuk menjaga eksistensi negara. Di sinilah negara hadir dalam menjaga kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Dalam situasi mencari pekerjaan sulit, harga mahal, bencana alam, dan sebagainya, kata Hibnu, Presiden Prabowo dengan mengandalkan penegakkan hukum yang baik, untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Terutama dalam kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejagung.
(rca)
Lihat Juga :
