PDIP Ungkap Poin Krusial Usulan UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama
Minggu, 15 Februari 2026 - 13:37 WIB
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan sejumlah poin krusial terkait munculnya usulan agar Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) agar dikembalikan ke versi lama. Foto/Felldy Asyla Uta,a
A
A
A
JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) memberikan sejumlah poin krusial terkait munculnya usulan agar Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) agar dikembalikan ke versi lama. Usulan ini pertama kali disuarakan oleh mantan Ketua KPK, Abraham Samad.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh partai politik harus memberikan dukungan untuk melakukan penguatan pelembagaan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menurutnya, ini telah menjadi amanat dari reformasi.
Baca juga: Abraham Samad Bertemu Prabowo Bahas soal Penguatan KPK
"Kami secara proaktif sekarang juga merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kami adakan beberapa FGD," kata Hasto di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Dari pembahasan tersebut, kata dia, ada sejumlah poin krusial yang harus ditegaskan. Salah satunya adalah memberikan ketentuan pengawasan yang sangat ketat bagi aparat penegak hukum itu sendiri.
"Kalau kita belajar di negara-negara Skandinavia, termasuk di Singapura, adalah ketentuan yang sangat keras bagi aparat penegak hukum. Dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini aturan pertama yang harus ditulis, ya, termasuk di dalam revisi Undang-Undang KPK," ujarnya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh partai politik harus memberikan dukungan untuk melakukan penguatan pelembagaan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menurutnya, ini telah menjadi amanat dari reformasi.
Baca juga: Abraham Samad Bertemu Prabowo Bahas soal Penguatan KPK
"Kami secara proaktif sekarang juga merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kami adakan beberapa FGD," kata Hasto di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Dari pembahasan tersebut, kata dia, ada sejumlah poin krusial yang harus ditegaskan. Salah satunya adalah memberikan ketentuan pengawasan yang sangat ketat bagi aparat penegak hukum itu sendiri.
"Kalau kita belajar di negara-negara Skandinavia, termasuk di Singapura, adalah ketentuan yang sangat keras bagi aparat penegak hukum. Dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini aturan pertama yang harus ditulis, ya, termasuk di dalam revisi Undang-Undang KPK," ujarnya.
Lihat Juga :
