IBSW Apresiasi Kinerja Cepat Pemerintah dalam Pemulihan Pascabencana Sumatera

Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) memberikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto atas respons dan eksekusi "gercep” dalam penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat).

Chairman IBSW, Nova Andika, menilai capaian pemulihan dalam kurun waktu dua bulan terakhir merupakan preseden positif bagi wajah birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Menurutnya, sinergi yang ditunjukkan antar-kementerian, lembaga, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah berjalan dengan sangat efektif dan minim hambatan birokratis.

"Apa yang dipaparkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya kemarin adalah bukti bahwa jika birokrasi dipangkas dari kerumitan dan dipimpin dengan pengawasan langsung yang ketat, hasilnya akan sangat memuaskan rakyat. Ini adalah wujud nyata dari birokrasi yang melayani (serving bureaucracy), bukan sekadar birokrasi administratif," ujar Nova Andika di Jakarta, Jumat (13/2).

Nova mengutip sejumlah data konkret yang disampaikan Seskab Teddy Indra Wijaya menunjukkan kecepatan kerja pemerintah. Hingga saat ini pembangunan 5.500 unit rumah hunian dalam dua bulan, perbaikan 98 jembatan, serta pemulihan 99 ruas jalan nasional adalah pencapaian infrastruktur yang luar biasa di tengah kondisi pascabencana yang sulit.

Lebih lanjut, IBSW juga mengapresiasi percepatan pemulihan di sektor pelayanan dasar dan ekonomi. Beroperasinya kembali 87 rumah sakit, 867 puskesmas, hampir 100% sekolah, serta lebih dari seratus pasar rakyat dan ratusan gerai swalayan menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada denyut nadi kehidupan masyarakat.

Selain pemulihan fisik, IBSW secara khusus menyoroti peran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menjaga stabilitas arus informasi dan jaringan telekomunikasi. Langkah Kemkomdigi mendirikan Media Center Terpadu dan sejumlah posko informasi di titik-titik vital wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dinilai sangat efektif.

IBSW menilai kerja "senyap" namun berdampak besar dari jajaran Kemkomdigi dalam memulihkan jaringan internet dan komunikasi di wilayah terdampak patut diacungi jempol. Keberadaan posko-posko ini tidak hanya memfasilitasi koordinasi antar-petugas, tetapi juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan informasi (daily brief) dan menangkal hoaks di masa krisis.

"Pemulihan sektor ekonomi, kesehatan, dan komunikasi dalam waktu singkat ini sangat krusial. Kami dari IBSW sangat mengapresiasi instruksi langsung Presiden Prabowo yang secara spesifik meminta agar ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok di daerah terdampak bencana dipastikan aman menjelang bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan empati dan kepemimpinan yang peka terhadap kondisi riil di akar rumput," tambah Nova.

IBSW mencatat bahwa model pemantauan real-time yang dilakukan oleh Presiden, yang mewajibkan seluruh jajaran Satgas dan menteri memberikan update berkala, berhasil memacu kinerja aparatur negara di lapangan. Hal ini tentunya didukung oleh infrastruktur komunikasi yang telah dipulihkan dengan baik oleh Kemkomdigi.

Sebagai lembaga pemantau birokrasi dan pelayanan publik, IBSW berharap ritme kerja, koordinasi lintas sektoral, dan kecepatan pengeksekusian anggaran yang ditunjukkan dalam Satgas Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera ini dapat dijadikan role model (standar percontohan) untuk penanganan krisis maupun program pembangunan lainnya di seluruh Indonesia.

"Kami mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana dapat terus mengimbangi pace (kecepatan) kerja pemerintah pusat. Jangan sampai kecepatan di pusat terhambat oleh lambatnya birokrasi di tingkat daerah, terutama terkait penyaluran dana bantuan langsung kepada warga. Negara telah hadir dengan cepat, mari kita kawal bersama agar tuntas dengan baik," tutup Nova Andika.