Legislator PKS Dorong Roadmap Beasiswa Nasional untuk Tingkatkan Angka Partisipasi Kuliah

“Tantangan lainnya adalah kapasitas kampus yang belum seimbang dengan jumlah mahasiswa, serta kompetensi lulusan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Ini harus dijawab secara sistemik, tidak parsial,” jelasnya.

Dia juga menyoroti kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuka kesempatan mahasiswa baru melalui berbagai jalur masuk. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai positif karena memperluas akses, meningkatkan inklusivitas, serta mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik dengan jalur seleksi yang lebih fleksibel.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan adanya sejumlah dampak yang perlu diantisipasi. “Beragamnya jalur masuk PTN memang membuka kesempatan lebih luas, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas akademik mahasiswa karena perbedaan mekanisme seleksi,” katanya.

“Selain itu, tekanan terhadap PTS untuk bersaing mendapatkan mahasiswa baru makin besar, muncul gejala komersialisasi di PTN, dan persaingan yang tidak setara antara calon mahasiswa dari keluarga mampu dan kurang mampu,” sambungnya.

Ia menegaskan Komisi X DPR mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang adil, terintegrasi, dan berorientasi pada perluasan akses sekaligus peningkatan mutu. “Kami ingin lebih banyak anak Indonesia bisa kuliah, merasakan manfaat pendidikan tinggi, dan memiliki daya saing di dunia kerja. Itu tujuan besar kami di Komisi X,” pungkasnya.