Perkuat Integrasi Data Mangrove, Kemenhut Luncurkan Platform MANDARA
Kamis, 12 Februari 2026 - 11:22 WIB
loading...
Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform MANDARA sebagai sistem integrasi data mangrove nasional guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kehutanan meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (MANDARA) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi pesisir secara terukur dan berkelanjutan. Peluncuran dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
MANDARA dirancang untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber agar menjadi satu referensi nasional yang akurat dan mutakhir. “Dengan MANDARA, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih. Baca juga: Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir
Menurut Dyah, fragmentasi data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran. “Melalui MANDARA, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan penguatan sistem data merupakan fondasi penting dalam mendukung perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim . Data yang kuat, kata dia, akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove,” ujarnya.
Pengembangan MANDARA merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.
“Ke depan, MANDARA akan terus kami kembangkan agar mampu menjawab kebutuhan perencanaan di tingkat nasional, daerah, hingga tapak. Sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui sistem informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. “MANDARA menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak untuk berkontribusi dalam menjaga mangrove Indonesia sebagai benteng alami pesisir dan aset penting pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Sujobasuindro mengatakan kehadiran MANDARA akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan. Mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. “MANDARA membantu kami memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan,” katanya. Baca juga: Hashim Sebut Bencana Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
Ia menambahkan bahwa integrasi data melalui MANDARA juga memudahkan sinkronisasi program rehabilitasi mangrove yang didanai melalui APBN maupun skema non-APBN, termasuk kerja sama dengan mitra pembangunan dan dunia usaha. “Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Peluncuran platform ini sekaligus mendukung Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan optimistis MANDARA akan memperkuat tata kelola mangrove nasional dalam mendukung perlindungan pesisir, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
MANDARA dirancang untuk menghimpun, memverifikasi, dan mengintegrasikan data mangrove dari berbagai sumber agar menjadi satu referensi nasional yang akurat dan mutakhir. “Dengan MANDARA, kita mengakhiri era data yang berbeda-beda dan bergerak menuju satu sistem terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan,” kata Direktur Jenderal PDASRH Dyah Murtiningsih. Baca juga: Menhut Tekankan Peran Mangrove bagi Ekologi dan Ekonomi Pesisir
Menurut Dyah, fragmentasi data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan mangrove secara optimal. Perbedaan sumber dan metode pendataan kerap menyulitkan perencanaan rehabilitasi yang tepat sasaran. “Melalui MANDARA, seluruh pemangku kepentingan menggunakan rujukan data yang sama sehingga perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rehabilitasi mangrove dapat berjalan lebih sinkron dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menegaskan penguatan sistem data merupakan fondasi penting dalam mendukung perlindungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim . Data yang kuat, kata dia, akan menghasilkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Data yang kredibel akan melahirkan kebijakan yang tepat, rehabilitasi yang efektif, dan keberlanjutan ekosistem mangrove,” ujarnya.
Pengembangan MANDARA merupakan bagian dari upaya reformasi tata kelola kehutanan berbasis digital yang terus diperkuat Kementerian Kehutanan. Platform tersebut tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan mangrove.
“Ke depan, MANDARA akan terus kami kembangkan agar mampu menjawab kebutuhan perencanaan di tingkat nasional, daerah, hingga tapak. Sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui sistem informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir. “MANDARA menjadi ruang bersama bagi seluruh pihak untuk berkontribusi dalam menjaga mangrove Indonesia sebagai benteng alami pesisir dan aset penting pembangunan berkelanjutan,” tandasnya.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Nikolas Nugroho Sujobasuindro mengatakan kehadiran MANDARA akan memperkuat pelaksanaan rehabilitasi mangrove di lapangan. Mulai dari tahap perencanaan hingga monitoring dan evaluasi. “MANDARA membantu kami memastikan lokasi rehabilitasi, luasan, jenis kegiatan, serta capaian di lapangan dapat dipantau secara lebih akurat dan transparan,” katanya. Baca juga: Hashim Sebut Bencana Sumatera Kombinasi Perubahan Iklim dan Ulah Manusia
Ia menambahkan bahwa integrasi data melalui MANDARA juga memudahkan sinkronisasi program rehabilitasi mangrove yang didanai melalui APBN maupun skema non-APBN, termasuk kerja sama dengan mitra pembangunan dan dunia usaha. “Dengan data yang terintegrasi, rehabilitasi mangrove dapat dilakukan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Peluncuran platform ini sekaligus mendukung Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, lembaga riset, dan masyarakat. Kementerian Kehutanan optimistis MANDARA akan memperkuat tata kelola mangrove nasional dalam mendukung perlindungan pesisir, mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
(poe)
Lihat Juga :
