Mensesneg Ungkap Gedung MUI di Bundaran HI Dibangun dari Nol, Berapa Anggarannya?
Selasa, 10 Februari 2026 - 17:40 WIB
loading...
Mensesneg Prasetyo Hadi. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direncanakan berlokasi di kawasan strategis Bundaran HI , Jakarta Pusat akan dibangun dari nol. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyp Hadi .
Prasetyo mengonfirmasi bahwa lahan yang akan digunakan adalah lahan eks Kedutaan Besar Inggris dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. "Tanahnya itu (eks Kedutaan Besar Inggris). Iya (pembangunannya dari nol)," kata Prasetyo kepada awak media di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Terkait besaran anggaran yang akan dialokasikan, Prasetyo mengaku saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti. Hal ini dikarenakan proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan proses desain.
Baca Juga: Presiden Sediakan Lahan Seluas 4 Ribu Meter di Bundaran HI untuk Gedung MUI
"Anggarannya? Belum, belum. Kalau angkanya belum. Kan baru proses desain," ujarnya.
Mengenai mekanisme pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki beberapa opsi pos anggaran. Ia menyebut pendanaan bisa melalui Kementerian Agama (Kemenag) maupun melalui skema lain.
"Kalau itu kan masalah cara menyalurkan aja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa ndak lewat Kemenag juga bisa," pungkasnya.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa lahan yang akan digunakan adalah lahan eks Kedutaan Besar Inggris dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. "Tanahnya itu (eks Kedutaan Besar Inggris). Iya (pembangunannya dari nol)," kata Prasetyo kepada awak media di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Terkait besaran anggaran yang akan dialokasikan, Prasetyo mengaku saat ini pemerintah belum menetapkan angka pasti. Hal ini dikarenakan proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan proses desain.
Baca Juga: Presiden Sediakan Lahan Seluas 4 Ribu Meter di Bundaran HI untuk Gedung MUI
"Anggarannya? Belum, belum. Kalau angkanya belum. Kan baru proses desain," ujarnya.
Mengenai mekanisme pendanaan, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki beberapa opsi pos anggaran. Ia menyebut pendanaan bisa melalui Kementerian Agama (Kemenag) maupun melalui skema lain.
"Kalau itu kan masalah cara menyalurkan aja. Bisa dari lewat Kemenag, bisa ndak lewat Kemenag juga bisa," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
