Pemberantasan Korupsi oleh Kejagung Jadi Penopang Utama Tingginya Kepuasan Publik terhadap Presiden
Minggu, 08 Februari 2026 - 23:46 WIB
loading...
Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi menjadi faktor krusial yang mendorong tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, yang kini mencapai 79,9%. Hal tersebut berdasarkan survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia.
Temuan terbaru survei itu menunjukkan bahwa performa progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memburu aset koruptor menjadi lokomotif utama persepsi positif masyarakat tersebut. Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya Kejaksaan, berkorelasi linear dengan kepuasan terhadap kepemimpinan nasional.
Lonjakan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari capaian Kejagung yang kini menempati posisi teratas sebagai lembaga hukum paling dipercaya di Indonesia. Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 80 persen.
Baca juga: Survei Indikator: Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir
Angka ini melampaui tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi (75,1%), Komisi Pemberantasan Korupsi (71,8%), dan Polri (65,5%). Burhanuddin menyebut ini sebagai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, menyamai performa pada pertengahan 2024 yang juga menyentuh level 80 persen.
Keberhasilan penegakan hukum oleh Kejaksaan berdampak langsung pada penilaian masyarakat terhadap kondisi pemberantasan korupsi nasional. Sebanyak 48,7% publik memberikan penilaian baik atau sangat baik terhadap kondisi pemberantasan korupsi saat ini.
“Tren ini menunjukkan grafik yang stabil dan menguat dibandingkan periode survei sebelumnya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga Terhadap Lembaga-Lembaga Negara’ secara virtual, Minggu (8/2/2026).
Salah satu faktor spesifik yang memperkuat dukungan publik adalah transparansi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Aksi Kejagung menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden direspons sangat positif.
Sebanyak 50,2% masyarakat mengetahui aksi pengembalian aset tersebut. Dari kelompok yang tahu, mayoritas sebesar 70,7% (gabungan 62,6% "Setuju" dan 8,1% "Sangat Setuju") memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tersebut.
"Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan," ujar Burhanuddin.
Dia menuturkan, penegakan hukum yang konkret dan transparan menjadi kontributor utama tingginya approval rating Presiden Prabowo yang kini mencapai 79,9%.
Temuan terbaru survei itu menunjukkan bahwa performa progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memburu aset koruptor menjadi lokomotif utama persepsi positif masyarakat tersebut. Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi memaparkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, khususnya Kejaksaan, berkorelasi linear dengan kepuasan terhadap kepemimpinan nasional.
Lonjakan kepuasan publik terhadap pemerintah tidak lepas dari capaian Kejagung yang kini menempati posisi teratas sebagai lembaga hukum paling dipercaya di Indonesia. Menurut Burhanuddin, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 80 persen.
Baca juga: Survei Indikator: Kejagung Jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir
Angka ini melampaui tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi (75,1%), Komisi Pemberantasan Korupsi (71,8%), dan Polri (65,5%). Burhanuddin menyebut ini sebagai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, menyamai performa pada pertengahan 2024 yang juga menyentuh level 80 persen.
Keberhasilan penegakan hukum oleh Kejaksaan berdampak langsung pada penilaian masyarakat terhadap kondisi pemberantasan korupsi nasional. Sebanyak 48,7% publik memberikan penilaian baik atau sangat baik terhadap kondisi pemberantasan korupsi saat ini.
“Tren ini menunjukkan grafik yang stabil dan menguat dibandingkan periode survei sebelumnya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga Terhadap Lembaga-Lembaga Negara’ secara virtual, Minggu (8/2/2026).
Salah satu faktor spesifik yang memperkuat dukungan publik adalah transparansi Kejaksaan dalam memulihkan kerugian negara. Aksi Kejagung menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp6,6 triliun kepada negara melalui Presiden direspons sangat positif.
Sebanyak 50,2% masyarakat mengetahui aksi pengembalian aset tersebut. Dari kelompok yang tahu, mayoritas sebesar 70,7% (gabungan 62,6% "Setuju" dan 8,1% "Sangat Setuju") memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tersebut.
"Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan," ujar Burhanuddin.
Dia menuturkan, penegakan hukum yang konkret dan transparan menjadi kontributor utama tingginya approval rating Presiden Prabowo yang kini mencapai 79,9%.
(rca)
Lihat Juga :
