Langkah Presiden Prabowo Gabung BoP Wujud Nyata Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Sabtu, 07 Februari 2026 - 16:55 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, langkah Presiden Prabowo gabung BoP merupakan wujud nyata politik luar negeri bebas aktif. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Istana Merdeka menjadi sorotan penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden tersebut.
“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Baca juga: Prabowo Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace
Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Dave menekankan partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Lihat video: Teken Piagam Board of Peace, Presiden Prabowo: Peluang Nyata Perdamaian Gaza
Terkait aspek keanggotaan, Dave menjelaskan terdapat biaya sebesar USD1 miliar yang dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza, namun sifatnya tidak wajib. Negara anggota yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini.
Presiden Prabowo juga menegaskan keanggotaan Indonesia tidak bersifat permanen, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya bila arah Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan utama.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia" ucapnya.
Agenda tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk berperan aktif dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk guna mendukung perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden tersebut.
“Langkah Presiden Prabowo adalah wujud nyata politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi prinsip dasar Indonesia. Bergabung dalam Board of Peace menunjukkan bahwa kita konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Baca juga: Prabowo Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace
Menurut Dave, kehadiran Indonesia dalam Board of Peace merupakan strategi diplomasi yang menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Dave menekankan partisipasi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia Islam, sekaligus menjadi bukti nyata solidaritas bangsa terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Kehadiran Indonesia memperkuat posisi diplomasi kita di mata dunia Islam. Ini bukan sekadar simbol solidaritas, tetapi juga bukti bahwa Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka,” tegasnya.
Lihat video: Teken Piagam Board of Peace, Presiden Prabowo: Peluang Nyata Perdamaian Gaza
Terkait aspek keanggotaan, Dave menjelaskan terdapat biaya sebesar USD1 miliar yang dialokasikan untuk dana rekonstruksi Gaza, namun sifatnya tidak wajib. Negara anggota yang membayar akan menjadi anggota tetap, sementara yang tidak membayar hanya memiliki masa keanggotaan selama tiga tahun.
“Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkap Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini.
Presiden Prabowo juga menegaskan keanggotaan Indonesia tidak bersifat permanen, sehingga pemerintah memiliki fleksibilitas untuk meninjau kembali posisinya bila arah Board of Peace tidak sejalan dengan tujuan utama.
“Sikap adaptif ini adalah bentuk diplomasi yang cerdas dari Presiden Prabowo. Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional, namun di sisi lain sekaligus memperkuat peran globalnya. Dengan demikian, langkah ini bukan hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian dunia" ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
