Catur Politik di Markas Besar TNI AL: Menanti Sang Nakhoda Baru
Minggu, 08 Februari 2026 - 07:00 WIB
loading...
Selamat Ginting, Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS). Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
Selamat Ginting
Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)
GELOMBANG mutasi di pucuk pimpinan TNI selalu membawa riak yang menarik untuk disimak. Jika bursa KSAD mulai menghangat, maka dinamika di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) pun tak kalah sengit. Apalagi jika menilik besarnya potensi Laksamana Muhammad Ali dipercaya menjabat sebagai Panglima TNI.
Jika itu terwujud, maka kursi KSAL (AL-1) akan menjadi pusat gravitasi baru dalam catur politik pertahanan Presiden Prabowo Subianto. Dalam menentukan nakhoda baru, Presiden tidak hanya menimbang loyalitas, tetapi juga bobot rekam jejak operasional yang menjadi standar tak tertulis di lingkungan Angkatan Laut.
Laksdya Edwin (Wakil Gubernur Lemhannas, AAL 1991) muncul dengan profil unik. Ia adalah seorang penerbang AL yang pernah menduduki posisi lintas fungsi sebagai Komandan Puspenerbal hingga Komandan Puspomal. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo sejak di Kemhan—saat Edwin menjabat Asrenum Panglima TNI—adalah modal politik yang kuat.
Namun, Edwin memiliki celah administratif: ia belum pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada (I, II, atau III), apalagi Pangkogabwilhan maupun Pangkoarmada RI. Pengalaman komando lautnya "terhenti" di level Panglima Kolinlamil.
Berbeda halnya dengan Laksdya Erwin S. Aldedharma (Wakil KSAL, AAL 1991). Rekam jejaknya terlihat lebih "linear" bagi calon KSAL. Erwin pernah menjabat Panglima Kolinlamil, Pangkoarmada I, hingga Panglima Kogabwilhan I. Erwin memiliki kombinasi antara manajerial Mabesal dan pengalaman komando wilayah yang matang.
Begitu pula dengan Laksdya Denih Hendrata (Pangkoarmada RI, AAL 1989), teman satu letting dengan Laksamana Muhammad Ali. Sebagai yang paling senior, Denih memiliki portofolio yang sangat lengkap: Gubernur AAL, Asops KSAL, Pangkoarmada II, hingga kini memegang posisi puncak operasional sebagai Pangkoarmada RI—jabatan yang secara strategis setara dengan Pangkostrad di TNI AD.
Namun pertanyaan besarnya; apakah posisi KSAL dari AAL 1989 kembali lagi ke AAL 1989? Semua kemungkinan bisa saja terjadi, karena peristiwa itu pernah terjadi di Angkatan Darat. Ketika Jenderal Subagyo HS digantikan Jenderal Tyasno Sudarto yang sama-sama lulusan Akmil 1970.
Laksdya Irvansyah (Kepala Bakamla, AAL 1990) juga menjadi ancaman serius bagi kandidat lain. Meski saat ini berada di luar struktur murni TNI AL, sejarah mencatat ia adalah komandan lapangan yang tangguh—pernah menjabat Panglima Kolinlamil, Pangkoarmada III, dan Pangkogabwilhan I.
Sejarah mencatat para Kepala Bakamla seperti kandidat KSAL yang “belum beruntung” menjadi nakhoda AL-1. Ada yang unik mantan Kepala Bakamla Achmad Taufiqoerochman pada 10 Agustus 2025 lalu dinaikkan pangkatnya menjadi Laksamana (kehormatan) bintang empat.
Pada masanya, Taufiq sebagai Wakil KSAL justru lebih diunggulkan daripada Siwi Sukma Adji, teman satu lettingnya. Tetapi takdir mengatakan lain, justru Siwi yang menjadi KSAL pengganti Laksamana Ade Supandi.
Sebagai representasi AAL 1990, Irvansyah bisa menjadi simbol integrasi keamanan laut jika Presiden berani mendobrak tradisi "Kepala Bakamla tidak menjadi KSAL". Kita tunggu saja, apakah ada perubahan tradisi?
Di sisi lain, peluang Laksdya Hersan (Irjen TNI, AAL 1994) diprediksi masih tipis. Meski ia memiliki profil mentereng sebagai mantan Ajudan Presiden Jokowi ("Geng Solo"), faktor usia dan angkatan menjadi penghambat utama. Hersan terlalu muda di tengah antrean senior AAL 1989-1992 yang memiliki rekam jejak komando lebih panjang.
Selain itu, posisi KSAL hampir dipastikan tetap tertutup bagi Korps Marinir. Meskipun TNI AL memiliki dua jenderal Marinir bintang tiga yang brilian—Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dan Letjen TNI (Mar) Endi Supardi—tradisi AL tetap menempatkan Korps Pelaut sebagai nakhoda utama.
Titik berat tugas KSAL adalah pengelolaan kapal perang dan armada, posisi yang menuntut pengalaman sebagai panglima armada—sesuatu yang secara fungsional tidak dimiliki oleh Marinir yang merupakan infanteri angkatan laut.
Presiden Prabowo kini dihadapkan pada pilihan sulit: memilih sosok yang ia kenal dekat secara visi perencanaan (Edwin), sosok dengan jalur karier organisasi yang sempurna (Erwin dan Denih), atau melakukan terobosan dengan memilih jenderal laut yang berpengalaman luas di wilayah perbatasan (Irvansyah).
Langkah "skakmat" ini akan segera terjawab. Siapa pun nakhodanya, tantangan kedaulatan di Laut China Selatan dan target Minimum Essential Force (MEF) yang harus tuntas menjadi beban berat di pundak sang KSAL baru.
Pengamat Politik dan Pertahanan Keamanan dari Universitas Nasional (UNAS)
GELOMBANG mutasi di pucuk pimpinan TNI selalu membawa riak yang menarik untuk disimak. Jika bursa KSAD mulai menghangat, maka dinamika di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) pun tak kalah sengit. Apalagi jika menilik besarnya potensi Laksamana Muhammad Ali dipercaya menjabat sebagai Panglima TNI.
Jika itu terwujud, maka kursi KSAL (AL-1) akan menjadi pusat gravitasi baru dalam catur politik pertahanan Presiden Prabowo Subianto. Dalam menentukan nakhoda baru, Presiden tidak hanya menimbang loyalitas, tetapi juga bobot rekam jejak operasional yang menjadi standar tak tertulis di lingkungan Angkatan Laut.
Edwin, Erwin, dan Denih: Adu Kuat Rekam Jejak
Laksdya Edwin (Wakil Gubernur Lemhannas, AAL 1991) muncul dengan profil unik. Ia adalah seorang penerbang AL yang pernah menduduki posisi lintas fungsi sebagai Komandan Puspenerbal hingga Komandan Puspomal. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo sejak di Kemhan—saat Edwin menjabat Asrenum Panglima TNI—adalah modal politik yang kuat.
Namun, Edwin memiliki celah administratif: ia belum pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada (I, II, atau III), apalagi Pangkogabwilhan maupun Pangkoarmada RI. Pengalaman komando lautnya "terhenti" di level Panglima Kolinlamil.
Berbeda halnya dengan Laksdya Erwin S. Aldedharma (Wakil KSAL, AAL 1991). Rekam jejaknya terlihat lebih "linear" bagi calon KSAL. Erwin pernah menjabat Panglima Kolinlamil, Pangkoarmada I, hingga Panglima Kogabwilhan I. Erwin memiliki kombinasi antara manajerial Mabesal dan pengalaman komando wilayah yang matang.
Begitu pula dengan Laksdya Denih Hendrata (Pangkoarmada RI, AAL 1989), teman satu letting dengan Laksamana Muhammad Ali. Sebagai yang paling senior, Denih memiliki portofolio yang sangat lengkap: Gubernur AAL, Asops KSAL, Pangkoarmada II, hingga kini memegang posisi puncak operasional sebagai Pangkoarmada RI—jabatan yang secara strategis setara dengan Pangkostrad di TNI AD.
Namun pertanyaan besarnya; apakah posisi KSAL dari AAL 1989 kembali lagi ke AAL 1989? Semua kemungkinan bisa saja terjadi, karena peristiwa itu pernah terjadi di Angkatan Darat. Ketika Jenderal Subagyo HS digantikan Jenderal Tyasno Sudarto yang sama-sama lulusan Akmil 1970.
Irvansyah: Sang Pendobrak Tradisi?
Laksdya Irvansyah (Kepala Bakamla, AAL 1990) juga menjadi ancaman serius bagi kandidat lain. Meski saat ini berada di luar struktur murni TNI AL, sejarah mencatat ia adalah komandan lapangan yang tangguh—pernah menjabat Panglima Kolinlamil, Pangkoarmada III, dan Pangkogabwilhan I.
Sejarah mencatat para Kepala Bakamla seperti kandidat KSAL yang “belum beruntung” menjadi nakhoda AL-1. Ada yang unik mantan Kepala Bakamla Achmad Taufiqoerochman pada 10 Agustus 2025 lalu dinaikkan pangkatnya menjadi Laksamana (kehormatan) bintang empat.
Pada masanya, Taufiq sebagai Wakil KSAL justru lebih diunggulkan daripada Siwi Sukma Adji, teman satu lettingnya. Tetapi takdir mengatakan lain, justru Siwi yang menjadi KSAL pengganti Laksamana Ade Supandi.
Sebagai representasi AAL 1990, Irvansyah bisa menjadi simbol integrasi keamanan laut jika Presiden berani mendobrak tradisi "Kepala Bakamla tidak menjadi KSAL". Kita tunggu saja, apakah ada perubahan tradisi?
Hersan dan Eksklusivitas Korps Pelaut
Di sisi lain, peluang Laksdya Hersan (Irjen TNI, AAL 1994) diprediksi masih tipis. Meski ia memiliki profil mentereng sebagai mantan Ajudan Presiden Jokowi ("Geng Solo"), faktor usia dan angkatan menjadi penghambat utama. Hersan terlalu muda di tengah antrean senior AAL 1989-1992 yang memiliki rekam jejak komando lebih panjang.
Selain itu, posisi KSAL hampir dipastikan tetap tertutup bagi Korps Marinir. Meskipun TNI AL memiliki dua jenderal Marinir bintang tiga yang brilian—Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah dan Letjen TNI (Mar) Endi Supardi—tradisi AL tetap menempatkan Korps Pelaut sebagai nakhoda utama.
Titik berat tugas KSAL adalah pengelolaan kapal perang dan armada, posisi yang menuntut pengalaman sebagai panglima armada—sesuatu yang secara fungsional tidak dimiliki oleh Marinir yang merupakan infanteri angkatan laut.
Menanti Skakmat dari Kertanegara
Presiden Prabowo kini dihadapkan pada pilihan sulit: memilih sosok yang ia kenal dekat secara visi perencanaan (Edwin), sosok dengan jalur karier organisasi yang sempurna (Erwin dan Denih), atau melakukan terobosan dengan memilih jenderal laut yang berpengalaman luas di wilayah perbatasan (Irvansyah).
Langkah "skakmat" ini akan segera terjawab. Siapa pun nakhodanya, tantangan kedaulatan di Laut China Selatan dan target Minimum Essential Force (MEF) yang harus tuntas menjadi beban berat di pundak sang KSAL baru.
(shf)
Lihat Juga :
