Peradilan In Absentia Dinilai Bisa Jadi Dasar untuk Merampas Aset Riza Chalid
Kamis, 05 Februari 2026 - 17:41 WIB
loading...
Riza Chalid. Foto: Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Persidangan in absentia (peradilan tanpa kehadian terdakwa) dinilai bisa mempermudah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan terhadap kekayaan ataupun aset Riza Chalid. Sebab, peradilan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Aset-aset ini kan sudah terdeteksi oleh kejaksaan, banyak kan itu. Itu sangat bisa dilakukan peradilan in-absentia, peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Itu diatur dalam pasal 38 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Hanafi Amrani, Kamis (5/2/2026).
Pasal ini berbunyi: Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang peradilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa tanpa kehadiran. Artinya, kata Hanafi, jika sudah tiga kali dipanggil secara sah dan mangkir terus, maka sudah sah dilakukan peradilan in absentia.
Baca juga: Kejagung Tunggu Iktikad Baik Negara Tempat Pelarian Riza Chalid
“Meskipun sudah ada upaya (menangkap Riza Chalid) secara internasional (red notice) tetap bisa dilakukan peradilan in-absentia,” katanya.
Dia mengakui bahwa adanya red notice akan memudahkan penangkapan terhadap Riza Chalid. Karena ada 190-an negara yang terlibat dalam interpol bisa terlibat dalam perburuan Riza Chalid.
“Semestinya ini akan memudahkan penangkapan Riza,” imbuhnya.
Menurut dia, peradilan in absentia dibutuhkan untuk kepentingan perampasan aset Riza Chalid yang bersumber dari tindak pidana.
Sebagai informasi, Interpol resmi mengeluarkan red notice untuk pengusaha minyaksekaligus buronan M Riza Chalid. Red notice tersebut diterbitkan oleh negara Prancis. Surat red notice Riza Chalid telah diterima Mabes Polri.
"Secara resmi kami sampaikan kami dari Set NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol, Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada Jumat, 23 Januari 2026 atau seminggu lalu," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Minggu (1/2/2026).
“Aset-aset ini kan sudah terdeteksi oleh kejaksaan, banyak kan itu. Itu sangat bisa dilakukan peradilan in-absentia, peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Itu diatur dalam pasal 38 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi,” ujar Pakar Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Hanafi Amrani, Kamis (5/2/2026).
Pasal ini berbunyi: Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang peradilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa tanpa kehadiran. Artinya, kata Hanafi, jika sudah tiga kali dipanggil secara sah dan mangkir terus, maka sudah sah dilakukan peradilan in absentia.
Baca juga: Kejagung Tunggu Iktikad Baik Negara Tempat Pelarian Riza Chalid
“Meskipun sudah ada upaya (menangkap Riza Chalid) secara internasional (red notice) tetap bisa dilakukan peradilan in-absentia,” katanya.
Dia mengakui bahwa adanya red notice akan memudahkan penangkapan terhadap Riza Chalid. Karena ada 190-an negara yang terlibat dalam interpol bisa terlibat dalam perburuan Riza Chalid.
“Semestinya ini akan memudahkan penangkapan Riza,” imbuhnya.
Menurut dia, peradilan in absentia dibutuhkan untuk kepentingan perampasan aset Riza Chalid yang bersumber dari tindak pidana.
Sebagai informasi, Interpol resmi mengeluarkan red notice untuk pengusaha minyaksekaligus buronan M Riza Chalid. Red notice tersebut diterbitkan oleh negara Prancis. Surat red notice Riza Chalid telah diterima Mabes Polri.
"Secara resmi kami sampaikan kami dari Set NCB Interpol Indonesia menyampaikan berita bahwa Interpol, Red Notice atas nama Muhammad Riza Chalid atau disebut MRC telah terbit pada Jumat, 23 Januari 2026 atau seminggu lalu," ujar Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Untung Widyatmoko, Minggu (1/2/2026).
(rca)
Lihat Juga :
