16 Ormas Islam Setuju Indonesia Gabung BoP untuk Kemerdekaan Palestina
Rabu, 04 Februari 2026 - 08:19 WIB
loading...
Sebanyak 16 Ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren gabung BoP untuk kemerdekaan Palestina. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 16 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren dari Jawa Timur dan Jawa Barat menyatakan kesepakatan untuk mendukung langkah strategis pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Gus Yahya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, terdapat tiga tataran kesepakatan yang dicapai antara para tokoh Islam dan pemerintah.
Baca juga: Ketum PBNU Gus Yahya Beri Pesan Prabowo Agar Tak Terbawa Arus Rugikan Palestina
"Pada tataran nilai saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka," ujar Gus Yahya kepada awak media, dikutip Rabu (4/2/2026).
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah keterlibatan Indonesia dalam inisiatif internasional yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yakni Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Gus Yahya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan ekstensif mengenai pertimbangan realistis agar Indonesia bisa berperan lebih konkret dan berdampak nyata.
"Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini dengan diirigi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut," jelasnya.
Lihat video: Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana
Keterlibatan ini, ujar Gus Yahya, bertujuan agar langkah-langkah yang diambil di dalam dewan tersebut menjadi gerakan yang terkonsolidasi. Motivasi utamanya tetap sama membela dan membantu rakyat Palestina, baik yang berada di Jalur Gaza maupun yang di Tepi Barat.
Meskipun mengambil langkah diplomasi yang progresif, Gus Yahya menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan catatan penting mengenai kewaspadaan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mudah terbawa arus diplomasi yang justru berisiko merugikan kepentingan Palestina.
"Kami memahami semua yang diselesaikan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina," tambahnya.
Selain isu Palestina, Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut juga membahas isu-isu domestik. Presiden Prabowo menyetujui perlunya mekanisme komunikasi yang lebih kuat dan rutin antara pihak Istana dengan pimpinan Ormas Islam serta tokoh-tokoh agama di Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh persatuan nasional sekaligus menyelaraskan pandangan antara pemerintah dan umat Islam dalam menyikapi isu-isu strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada dan nanti akan dibisarkan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu," pungkasnya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), usai mengikuti pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Gus Yahya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, terdapat tiga tataran kesepakatan yang dicapai antara para tokoh Islam dan pemerintah.
Baca juga: Ketum PBNU Gus Yahya Beri Pesan Prabowo Agar Tak Terbawa Arus Rugikan Palestina
"Pada tataran nilai saya kira semuanya sepakat bahwa menolak penjajahan, memperjuangkan kemerdekaan untuk semua bangsa adalah amanat proklamasi. Pada tataran prinsip semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka," ujar Gus Yahya kepada awak media, dikutip Rabu (4/2/2026).
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah keterlibatan Indonesia dalam inisiatif internasional yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, yakni Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Gus Yahya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penjelasan ekstensif mengenai pertimbangan realistis agar Indonesia bisa berperan lebih konkret dan berdampak nyata.
"Termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika yaitu Board of Peace ini dengan diirigi konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang juga berpartisipasi di dalam Board of Peace tersebut," jelasnya.
Lihat video: Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Undang Ormas Islam ke Istana
Keterlibatan ini, ujar Gus Yahya, bertujuan agar langkah-langkah yang diambil di dalam dewan tersebut menjadi gerakan yang terkonsolidasi. Motivasi utamanya tetap sama membela dan membantu rakyat Palestina, baik yang berada di Jalur Gaza maupun yang di Tepi Barat.
Meskipun mengambil langkah diplomasi yang progresif, Gus Yahya menekankan bahwa Presiden Prabowo memberikan catatan penting mengenai kewaspadaan. Pemerintah berkomitmen untuk tidak mudah terbawa arus diplomasi yang justru berisiko merugikan kepentingan Palestina.
"Kami memahami semua yang diselesaikan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina," tambahnya.
Selain isu Palestina, Gus Yahya mengatakan pertemuan tersebut juga membahas isu-isu domestik. Presiden Prabowo menyetujui perlunya mekanisme komunikasi yang lebih kuat dan rutin antara pihak Istana dengan pimpinan Ormas Islam serta tokoh-tokoh agama di Indonesia.
Langkah ini diharapkan dapat memperkokoh persatuan nasional sekaligus menyelaraskan pandangan antara pemerintah dan umat Islam dalam menyikapi isu-isu strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada dan nanti akan dibisarkan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
