Waketum MUI Bakal Bertemu Prabowo di Istana, Bahas Board of Peace
Selasa, 03 Februari 2026 - 10:43 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) M Cholil Nafis mengungkapkan bahwa MUI diundang Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026) siang. Pertemuan itu akan membahas keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Ya, saya juga diundang siang ini," katanya kepada awak media.
Cholil Nafis mengatakan, pertemuan itu diagendakan membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. "Yang sampai ke saya tentang BoP," pungkasnya.
Baca Juga: Istana Ajak MUI Dialog Soal Keterlibatan Indonesia di BoP Bentukan Trump
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya aspirasi dari MUI yang meminta agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan segera membuka ruang dialog dengan MUI untuk memberikan pemahaman mengenai alasan strategis di balik bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut.
Baca Juga: Dukungan Indonesia atas Imperium Amerika dalam Board of Peace
"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin akan memberikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog," jelas Prasetyo kepada awak media di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Menurut Prasetyo, bergabungnya Indonesia di BoP merupakan langkah taktis agar suara Indonesia dalam membela Palestina dapat didengar langsung di meja perundingan. Ia menilai, keluar dari forum justru akan membatasi ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina.
"Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat? Ini adalah cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya," pungkasnya.
Sementara, MUI menilai keikutsertaan tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta membuka ruang bagi praktik neokolonialisme gaya baru dalam balutan diplomasi perdamaian.
Kritik ini menguat seiring komitmen Indonesia sebagai anggota BoP, termasuk adanya pembahasan kontribusi dana awal sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun, yang disebut sebagai bagian dari mekanisme keanggotaan forum tersebut.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, bergabungnya Indonesia ke dalam BoP tidak bisa dibenarkan hanya dengan narasi "diplomasi dari dalam". Menurutnya, posisi Indonesia di forum itu justru rawan dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi Israel.
"Tanpa garis merah yang tegas, keikutsertaan Indonesia hanya akan berfungsi sebagai legitimasi moral. Forum ini menyetarakan Israel dengan negara lain, padahal Israel adalah occupying power yang secara nyata melanggar hukum humaniter internasional," ujar Sudarnoto dalam keterangannya.
MUI menilai, dengan duduk satu meja bersama Israel dalam format yang setara, Indonesia berisiko melemahkan posisi historisnya sebagai negara yang konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
"Ya, saya juga diundang siang ini," katanya kepada awak media.
Cholil Nafis mengatakan, pertemuan itu diagendakan membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace. "Yang sampai ke saya tentang BoP," pungkasnya.
Baca Juga: Istana Ajak MUI Dialog Soal Keterlibatan Indonesia di BoP Bentukan Trump
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya aspirasi dari MUI yang meminta agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah akan segera membuka ruang dialog dengan MUI untuk memberikan pemahaman mengenai alasan strategis di balik bergabungnya Indonesia dalam forum tersebut.
Baca Juga: Dukungan Indonesia atas Imperium Amerika dalam Board of Peace
"Kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin akan memberikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog," jelas Prasetyo kepada awak media di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Menurut Prasetyo, bergabungnya Indonesia di BoP merupakan langkah taktis agar suara Indonesia dalam membela Palestina dapat didengar langsung di meja perundingan. Ia menilai, keluar dari forum justru akan membatasi ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina.
"Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan memberikan pendapat? Ini adalah cara kita memastikan perjuangan agar bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya," pungkasnya.
Sementara, MUI menilai keikutsertaan tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi serta membuka ruang bagi praktik neokolonialisme gaya baru dalam balutan diplomasi perdamaian.
Kritik ini menguat seiring komitmen Indonesia sebagai anggota BoP, termasuk adanya pembahasan kontribusi dana awal sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp16 triliun, yang disebut sebagai bagian dari mekanisme keanggotaan forum tersebut.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, bergabungnya Indonesia ke dalam BoP tidak bisa dibenarkan hanya dengan narasi "diplomasi dari dalam". Menurutnya, posisi Indonesia di forum itu justru rawan dimanfaatkan sebagai legitimasi moral bagi Israel.
"Tanpa garis merah yang tegas, keikutsertaan Indonesia hanya akan berfungsi sebagai legitimasi moral. Forum ini menyetarakan Israel dengan negara lain, padahal Israel adalah occupying power yang secara nyata melanggar hukum humaniter internasional," ujar Sudarnoto dalam keterangannya.
MUI menilai, dengan duduk satu meja bersama Israel dalam format yang setara, Indonesia berisiko melemahkan posisi historisnya sebagai negara yang konsisten menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina.
(zik)
Lihat Juga :
