KPK Minta Alat Canggih untuk OTT, Eks Penyidik: Modus Koruptor Terus Berkembang

Minggu, 01 Februari 2026 - 16:23 WIB
loading...
KPK Minta Alat Canggih...
Eks penyidik Praswad Nugraha menilai wajar KPK meminta anggaran besar untuk membeli alat canggih guna mempermudah OTT karena modus operandi koruptor terus berkembang. Foto/SindoNews
A A A
JAKARTA - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Praswad Nugraha menyoroti permintaan KPK terkait peralatan yang canggih merupakan alasan yang relevan. Sebab, modus operandi para koruptor juga terus berkembang.

Hal itu disampaikan Praswad merespons pernyataan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto terkait butuh anggaran guna pembaruan alat, termasuk untuk kepentingan operasi tangkap tangan (OTT).

"Berkembangnya modus operandi dan dukungan alat komunikasi yang dimiliki koruptor tanpa diimbangi pembaharuan alat maka akan menghambat pelaksanaan OTT," kata Praswad, Minggu (1/2/2026).

Baca juga: KPK Berharap Dapat Anggaran Besar untuk Beli Alat Canggih agar OTT Lebih Masif

Praswad menilai, permintaan tersebut semestinya dipenuhi mengingat korupsi kerap kali digaungkan sebagai musuh bersama. "Dukungan alat tersebut juga merupakan representasi dari komitmen politik pemerintahan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Praswad meyakini, jika hal tersebut dipenuhi maka akan lebih banyak lagi operasi senyap yang dilakukan Lembaga Antirasuah. "Kami optimistis, jika KPK diberikan dukungan alat yang lebih canggih, KPK dapat melaksanakan OTT setidak-tidaknya 30 kali per tahun," ucapnya.

Lihat video: Jejak Korupsi Fee Proyek, KPK Amankan Pajero dan Mercy


Diberitakan sebelumnya, KPK berharap mendapatkan anggaran yang besar. Anggaran ini untuk membeli alat canggih guna mempermudah melakukan Operasi Tangkap Tangan ( OTT ).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.

Mulanya, Fitroh bicara hambatan paling besar yang dihadapi dalam melakukan OTT. Dia menyebut, salah satunya adalah alat yang dimiliki. "Apa sih sebenernya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang? Ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan," kata Fitroh.

Fitroh menyebut, peralatan yang ada saat ini kurang canggih. Bahkan, alat yang ada itu dikatakannya sudah ketinggalan zaman.

"Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up to date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barangkali OTT (bisa) lebih masif," ujarnya.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kasus Dugaan Pemerasan...
Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA, Dirjen Imigrasi Minta Buka Akses Seluas-luasnya untuk KPK
Kantor Imigrasi Denpasar...
Kantor Imigrasi Denpasar dan 2 Lokasi Lainnya Digeledah KPK, Bukti Elektronik hingga Dokumen Disita
KPK Telusuri Pembelian...
KPK Telusuri Pembelian Aset Fadia Arafiq saat Jabat Bupati Pekalongan
KPK Buka Peluang Periksa...
KPK Buka Peluang Periksa Pihak BPK, Dalami Peran Eks Staf Ahli Bobby Adhityo Rizaldi
KPK Telusuri Dugaan...
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus Kuota Haji dari Kemenag ke Pansus DPR
Telusuri Aset Tersangka...
Telusuri Aset Tersangka Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Pengelola Apartemen
Kasus Muara Enim, KPK:...
Kasus Muara Enim, KPK: Korupsi Terjadi sebelum Tahap Perencanaan-Penganggaran Dilakukan
KPK Bergerak! Usai OTT...
KPK Bergerak! Usai OTT Bupati Muara Enim, Sejumlah Ruangan Penting Disegel
Ini Daftar Negara yang...
Ini Daftar Negara yang Hukum Mati dan Rampas Aset Koruptor, Bagaimana dengan Indonesia?
Rekomendasi
10 Fakta Menarik Argentina...
10 Fakta Menarik Argentina Kalahkan Austria di Piala Dunia 2026: Messi Alien!
Babak Kedua Prancis...
Babak Kedua Prancis vs Irak Tertunda Akibat Badai Petir
Timnas Amerika Serikat...
Timnas Amerika Serikat Dapat Jalur Relatif Mudah ke Semifinal Piala Dunia 2026
Berita Terkini
KPK Perpanjang Penahanan...
KPK Perpanjang Penahanan Eks Wamen Imipas Silmy Karim Cs selama 40 Hari
Prabowo Teken UU Polri,...
Prabowo Teken UU Polri, Pakar Optimistis Kepolisian Jadi Institusi yang Modern dan Presisi
6 Poin Pernyataan Roy...
6 Poin Pernyataan Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah Penahanan Ditangguhkan
Tim Hukum Merah Putih:...
Tim Hukum Merah Putih: Tawaran RJ untuk Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukan Ajakan Jokowi
Bukan Sekadar Insinyur,...
Bukan Sekadar Insinyur, Alumni ITS Didorong Kuasai Kepemimpinan dan Finansial
Roy Suryo-Tifa Tak Ditahan,...
Roy Suryo-Tifa Tak Ditahan, Relawan Jokowi: Ini Bukan Akhir dari Segalanya
Infografis
Suriah Minta Bantuan...
Suriah Minta Bantuan Dunia untuk Melawan Agresi Israel
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved