Iran di Ambang Perang dengan AS, DPR Minta Kemlu Siaga
Jum'at, 30 Januari 2026 - 07:00 WIB
loading...
Iran di ambang perang dengan Amerika Serikat (AS). Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serius menyikapi kondisi tersebut. Foto/Tangkapan layar IG SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Iran di ambang perang dengan Amerika Serikat (AS). Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) serius menyikapi kondisi tersebut.
Hubungan AS- Iran terus memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran.
Menurut Oleh Soleh, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu.
Baca Juga: Rubio Akui Sulit Gulingkan Rezim Teheran, AS Bisa Serang Iran Secara Preemptif
"Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/1/2026).
Hubungan AS- Iran terus memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran.
Menurut Oleh Soleh, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu.
Baca Juga: Rubio Akui Sulit Gulingkan Rezim Teheran, AS Bisa Serang Iran Secara Preemptif
"Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau secara ketat perkembangan situasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan ini berpotensi meningkat sewaktu-waktu dan bisa berdampak luas, termasuk terhadap WNI di kawasan tersebut," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu dalam keterangannya, dikutip Jumat (30/1/2026).
Lihat Juga :
