Lola Nelria di Depan Kajari dan Kapolres Sleman: Jangan Menindak sebelum Berpikir Jernih

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia menyampaikan kegelisahan masyarakat yang kerap berada pada posisi serba salah ketika menghadapi tindak kejahatan, terutama saat tidak ada aparat penegak hukum di lokasi kejadian. Politikus Partai Nasdem ini menekankan pentingnya kejelasan hukum terkait batasan pembelaan diri bagi masyarakat sipil dalam situasi darurat.

“Saya butuh penjelasan dan penerangan seterang-terangnya supaya saya enggak salah dalam membela diri, kalau saya dalam situasi kepepet atau ada penjahat,” ungkap Lola dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kajari Sleman, Kapolres Sleman, dan Kuasa Hukum Hogi Minaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Kasus Hogi Minaya mencuat ke publik karena memunculkan perdebatan mengenai batas antara pembelaan diri dan dugaan tindak pidana, khususnya ketika warga sipil menghadapi situasi kriminal yang mengancam keselamatan jiwa. Dalam rapat itu, pihak Hogi dan Polres Sleman menjelaskan kronologi peristiwa meninggalnya dua orang penjambret di Jalan Yogya-Solo pada April tahun lalu.

Baca juga: Mantan Kapolda Rikwanto Kasih Paham Kapolres Sleman soal Kasus Hogi Minaya



Dalam peristiwa itu, Hogi yang mengejar penjambret istrinya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Lola berharap Polri dan Kejaksaan dapat memberikan penjelasan komprehensif serta pedoman yang jelas, sehingga masyarakat tidak lagi berada dalam ketakutan hukum ketika berupaya melindungi diri dan keselamatannya.

Ia menggambarkan secara konkret situasi dilematis yang bisa dialami masyarakat dan mempertanyakan posisi hukum warga negara jika tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan diri justru berujung pada akibat fatal bagi pelaku kejahatan. “Misalnya saya kejar pakai mobil, di depan ada jurang, dia enggak ngerem, dia masuk jurang, mati. Saya yang disalahin, atau bagaimana?” ujar Wabendum DPP Partai Nasdem ini.

Lola berpendapat, ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk bertindak saat menghadapi ancaman nyata. Padahal, aparat penegak hukum memiliki mandat konstitusional untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum kepada warga negara.

“Sebagai masyarakat umum, saya bingung. Dalam posisi kepepet, menghadapi kejahatan, tidak ada penegak hukum di tempat, sebenarnya apa yang bisa saya lakukan?” tuturnya.

Dia pun menyoroti konflik batin masyarakat yang ingin menyelamatkan diri, namun di saat yang sama takut dikriminalisasi karena dianggap melampaui batas pembelaan diri. “Saya lagi bingung untuk menyelamatkan diri saya, tapi saya juga harus memikirkan cara membela diri, jangan sampai si penjahat ini terluka atau bagaimana. Caranya bagaimana itu?” ujar Legislator dapil Jabar XI ini.

Lola membacakan satire di ruang publik yang berkembang, bahwa akhirnya profesi jambret menjadi terhormat lewat insiden Sleman. “Banyak sekali akhirnya terima kasih Pak Polisi, atau Polri cita-cita aku dan kawan-kawan untuk menjadi penjambret profesional akhirnya tercapai,” ujarnya.

“Kalaupun kami meninggoy kami meninggoy terhormat bahkan korban kami akan ngemis-ngemis minta maaf sama keluarga kami. Terima kasih Polri telah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum,” sambungnya.

“Coba, memalukan kan seperti itu, jadi, tolonglah apa yang kita lakukan di sini. Apa yang kita tindak di sini cobalah berpikir dengan baik dan benar, jangan melakukan (menindak) sebelum berpikir yang jernih,” pungkas Lola.