Kasus Pertamina dan Sinyal bagi Investor: Ketika Risiko Hukum Menjadi Tak Terprediksi

Ikrar Nusa Bhakti
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik

DALAM teori investasi, risiko adalah bagian dari keputusan bisnis. Risiko pasar, risiko teknologi, hingga risiko geopolitik dapat dimitigasi dan dihitung. Namun ada satu jenis risiko yang paling dihindari investor jangka panjang: risiko hukum yang tidak konsisten dan sulit diprediksi. Risiko inilah yang kini menjadi perhatian ketika publik mengikuti sejumlah perkara besar yang menjerat pelaku usaha dan pengambil kebijakan di Indonesia.

Salah satu studi kasus yang paling disorot adalah perkara yang melibatkan Pertamina dan sejumlah pelaku usaha logistik energi. Pada Februari 2025 Kerry Andrianto, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo serta beberapa staf Pertamina ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tuduhan yang disampaikan ke publik saat itu sangat serius: pengaturan tender, manipulasi harga, hingga praktik BBM oplosan. Narasi ini segera membentuk persepsi publik tentang skandal korupsi besar di sektor energi.

Namun, ketika perkara mulai disidangkan pada Oktober 2025, konstruksi dakwaan yang muncul berbeda secara mendasar. Tuduhan mengenai tata kelola minyak mentah, mark up, dan BBM oplosan tidak lagi muncul dalam dakwaan resmi. Fokus perkara bergeser pada penyewaan kapal tanker dan fasilitas penyimpanan BBM, dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih kecil dibandingkan klaim awal. Bagi dunia bisnis, perubahan ini bukan sekadar dinamika hukum, melainkan sinyal ketidakpastian standar penegakan hukum.

Dari perspektif industri, para terdakwa merupakan pelaku usaha penyewaan kapal dan fasilitas penyimpanan BBM—bagian dari rantai pasok energi yang memang dijalankan Pertamina melalui skema outsourcing. Dari ratusan kapal yang disewa Pertamina, porsi kapal yang mereka kelola hanya sebagian kecil.

Praktik ini lazim dalam industri migas global yang padat modal dan berisiko tinggi. Sejumlah mantan direktur Pertamina bahkan menyatakan di persidangan bahwa prosedur yang dijalankan berada dalam batas kewajaran tata kelola.

Bagi investor, persoalan utamanya bukan pada satu kasus tertentu, melainkan pada pola. Pola serupa juga terlihat dalam perkara lain yang melibatkan tokoh publik dan pengambil kebijakan. Dalam kasus Tom Lembong, misalnya, klaim kerugian negara yang besar disampaikan sejak awal penetapan tersangka, namun kemudian berubah setelah audit dilakukan dan diuji di persidangan. Terlepas dari hasil akhirnya, perubahan konstruksi dan angka kerugian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi metodologi.

Hal yang sama juga dapat diamati dalam perkara Ira Puspadewi, yang terkait dengan pengelolaan BUMN transportasi (ASDP Indonesia Ferry). Kasus ini memunculkan diskusi publik tentang batas antara keputusan manajerial, kebijakan korporasi, dan pertanggungjawaban pidana. Apakah setiap keputusan bisnis yang dipersoalkan di kemudian hari harus berujung pada kriminalisasi?

Demikian pula dalam kasus yang menyeret nama Nadiem Makarim. Perdebatan publik tidak hanya berkisar pada benar atau salahnya kebijakan, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah risiko kebijakan publik yang dijalankan dengan itikad baik dapat berubah menjadi risiko pidana ketika hasilnya diperdebatkan?

Dari sudut pandang pendidikan bisnis, rangkaian kasus ini membentuk case portfolio yang penting. Investor tidak menilai Indonesia dari satu perkara, melainkan dari konsistensi sistemnya. Mereka bertanya: apakah penetapan tersangka dan penahanan selalu didasarkan pada konstruksi hukum yang matang sejak awal? Apakah perhitungan kerugian negara mengikuti metodologi yang jelas, transparan, dan dapat diuji?

Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan bagi investasi jangka panjang. Dalam iklim di mana batas antara kesalahan bisnis, kebijakan publik, dan tindak pidana menjadi kabur, risiko hukum berubah dari sesuatu yang dapat dihitung menjadi risiko yang tidak terukur (unquantifiable risk). Jenis risiko inilah yang paling sering membuat investor menunda keputusan atau memilih yurisdiksi lain.

Indonesia tentu membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Tidak ada kompromi dalam hal itu. Namun ketegasan tanpa konsistensi justru berisiko melemahkan tujuan yang lebih besar. Integritas hokum bukan hanya soal keras atau lunaknya hukuman, tetapi soal kejelasan standar, proporsionalitas, dan kepastian proses.

Jika Indonesia ingin menarik investasi berkualitas dan berjangka panjang, maka pelajaran dari berbagai kasus ini harus dibaca dengan jernih. Modal datang bukan karena retorika atau insentif semata, melainkan karena kepercayaan. Dan kepercayaan hanya tumbuh ketika hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dapat dipahami dan diprediksi.