Dukungan Mengalir untuk Jenderal Sigit Tolak Polri di Bawah Kementerian
Selasa, 27 Januari 2026 - 20:19 WIB
loading...
A
A
A
“Polri harus tetap independen agar mampu menjalankan tugas tanpa intervensi kepentingan politik maupun kekuasaan tertentu,” imbuhnya.
Hal senada dikatakan Ketua Pimpinan Wilayah Perisai Syarikat Islam Provinsi DKI Jakarta Joy Tarmidi. Joy berharap Polri tetap berada di bawah naungan langsung presiden.
Menurutnya, posisi tersebut penting untuk menjaga efektivitas, independensi, serta optimalisasi peran Polri dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Joy menilai Polri selama ini telah menunjukkan kinerja nyata sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui berbagai program strategis di bidang keamanan, sosial, dan pelayanan publik.
“Polri telah banyak bekerja nyata dalam mengemban tugas negara dan melindungi masyarakat Indonesia,” ujar Joy.
Ia menuturkan, keberadaan Polri di bawah presiden merupakan amanat konstitusi yang perlu dipertahankan demi memastikan garis komando yang jelas serta akuntabilitas institusi. Dia menuturkan, pola tersebut juga memungkinkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Hal senada dikatakan Ketua Pimpinan Wilayah Perisai Syarikat Islam Provinsi DKI Jakarta Joy Tarmidi. Joy berharap Polri tetap berada di bawah naungan langsung presiden.
Menurutnya, posisi tersebut penting untuk menjaga efektivitas, independensi, serta optimalisasi peran Polri dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Joy menilai Polri selama ini telah menunjukkan kinerja nyata sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui berbagai program strategis di bidang keamanan, sosial, dan pelayanan publik.
“Polri telah banyak bekerja nyata dalam mengemban tugas negara dan melindungi masyarakat Indonesia,” ujar Joy.
Ia menuturkan, keberadaan Polri di bawah presiden merupakan amanat konstitusi yang perlu dipertahankan demi memastikan garis komando yang jelas serta akuntabilitas institusi. Dia menuturkan, pola tersebut juga memungkinkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Lihat Juga :
