Sikap Tegas Kapolri dengan Komitmen Polri di Bawah Presiden Dinilai Tepat dan Visioner
Selasa, 27 Januari 2026 - 15:40 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana pembentukan kementerian polisi dan tetap memilih Polri berada langsung di bawah presiden diapresiasi oleh Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) Fauzan Ohorella. Fauzan menilai keputusan Kapolri tersebut mencerminkan komitmen kuat terhadap konstitusi serta menjaga prinsip sistem ketatanegaraan yang telah diatur dalam undang-undang, di mana Polri merupakan alat negara yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Kami menilai sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat tepat dan visioner. Polri di bawah Presiden adalah bentuk penegasan bahwa institusi kepolisian harus berdiri netral, profesional, dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik birokrasi,” kata Fauzan dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, wacana kementerian polisi justru berpotensi menambah kerumitan birokrasi serta membuka ruang intervensi politik yang lebih luas terhadap institusi Polri. Padahal, kata dia, Polri saat ini tengah menjalankan agenda besar transformasi kelembagaan melalui program Presisi yang menekankan pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan publik.
Baca juga: Ditawari Posisi Menteri Kepolisian, Jenderal Listyo Sigit: Lebih Baik Jadi Petani
“Keputusan Kapolri menolak wacana kementerian polisi adalah langkah strategis untuk menjaga muruah dan independensi Polri. Polri harus fokus pada penguatan budaya organisasi, peningkatan kualitas SDM, serta pelayanan hukum yang adil bagi masyarakat,” jelasnya.
FPIR juga menilai konsistensi Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri di bawah presiden menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elite atau wacana politik sesaat. “Ini adalah sinyal kuat bahwa Polri ingin tetap berada di jalur reformasi dan transformasi. Kami mendorong agar sikap ini didukung oleh seluruh elemen bangsa, agar Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik,” pungkasnya.
“Kami menilai sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sangat tepat dan visioner. Polri di bawah Presiden adalah bentuk penegasan bahwa institusi kepolisian harus berdiri netral, profesional, dan tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik birokrasi,” kata Fauzan dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, wacana kementerian polisi justru berpotensi menambah kerumitan birokrasi serta membuka ruang intervensi politik yang lebih luas terhadap institusi Polri. Padahal, kata dia, Polri saat ini tengah menjalankan agenda besar transformasi kelembagaan melalui program Presisi yang menekankan pada profesionalitas, transparansi, dan pelayanan publik.
Baca juga: Ditawari Posisi Menteri Kepolisian, Jenderal Listyo Sigit: Lebih Baik Jadi Petani
“Keputusan Kapolri menolak wacana kementerian polisi adalah langkah strategis untuk menjaga muruah dan independensi Polri. Polri harus fokus pada penguatan budaya organisasi, peningkatan kualitas SDM, serta pelayanan hukum yang adil bagi masyarakat,” jelasnya.
FPIR juga menilai konsistensi Kapolri dalam mempertahankan posisi Polri di bawah presiden menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan elite atau wacana politik sesaat. “Ini adalah sinyal kuat bahwa Polri ingin tetap berada di jalur reformasi dan transformasi. Kami mendorong agar sikap ini didukung oleh seluruh elemen bangsa, agar Polri benar-benar menjadi institusi yang profesional, modern, dan dipercaya publik,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
