Anatomi 'Institutional Trap' dalam Arsitektur Ekonomi Kita

Kusfiardi
Analisis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute

JANUARI 2026 menjadi momentum krusial sekaligus penuh tanda tanya bagi arsitektur ekonomi Indonesia. Pengunduran diri Thomas Djiwandono dari kepengurusan Partai Gerindra demi pencalonan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bukanlah sekadar prosedur administratif rutin untuk memenuhi syarat independensi formal.

Langkah ini, yang diperkuat oleh pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai skema "pertukaran jabatan" (switch) antara Thomas dan Juda Agung, mengonfirmasi sebuah pergeseran fundamental dalam tata kelola bernegara: normalisasi masuknya figur fiskal-politik ke jantung otoritas moneter.

Dalam literatur ekonomi politik, fenomena ini dikenal sebagai Institutional Capture. Kondisi ini terjadi ketika lembaga independen yang memegang mandat publik secara perlahan dikooptasi oleh kepentingan sektoral—dalam hal ini kepentingan fiskal pemerintah—sehingga fungsi check-and-balances yang menjadi pilar stabilitas ekonomi menjadi lumpuh.

Secara kasat mata, pemerintah sedang mempertontonkan fleksibilitas birokrasi. Namun, bagi para pengamat ekonomi politik, ini adalah sinyal peringatan dini akan terjadinya erosi kelembagaan. Skema "tukar guling" posisi ini bukan hanya soal rotasi sumber daya manusia, melainkan soal pengaburan batas-batas disiplin kebijakan yang seharusnya berdiri tegak demi menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang.

Risiko "Fiscal Dominance"

Pencalonan Thomas Djiwandono merupakan manifestasi nyata dari implementasi UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 7 ayat (1) UU tersebut kini memberikan legitimasi baru bagi BI untuk tidak hanya menjaga stabilitas nilai Rupiah, tetapi juga "mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Perluasan mandat inilah yang menjadi "karpet merah" sekaligus pembenaran legal bagi eksekutif untuk menyelaraskan arah kebijakan moneter dengan kebutuhan fiskal secara agresif.

Namun, validitas kekhawatiran pasar tidak terletak pada teks legalitas, melainkan pada risiko Fiscal Dominance. Ketika garis pemisah antara pembuat kebijakan belanja (fiskal) dan penjaga nilai tukar (moneter) menjadi cair, Indonesia sedang bermain api dengan kredibilitas institusionalnya.

Risiko ini berakar pada masalah Time Inconsistency. Secara teoretis, pemegang otoritas politik cenderung mengejar insentif ekonomi jangka pendek demi popularitas, seperti memaksakan suku bunga rendah untuk membiayai utang. Tanpa independensi moneter yang absolut, kebijakan ini akan menciptakan bom waktu inflasi dan depresiasi mata uang di masa depan, yang pada akhirnya merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Sejarah ekonomi global—mulai dari krisis Amerika Latin di dekade 80-an hingga guncangan Lira Turki dalam beberapa tahun terakhir—menunjukkan bahwa bank sentral yang kehilangan jarak dengan kepentingan politik praktis akan segera kehilangan "jangkar" kepercayaan pasarnya. Begitu bank sentral dipandang sebagai perpanjangan tangan dari kementerian keuangan, efektivitas instrumen suku bunga dalam menjinakkan inflasi akan tumpul karena pasar meragukan objektivitasnya.

Erosi Kredibilitas

Hal yang paling mencolok dari proses transisi ini adalah keterbukaan pemerintah mengenai mekanisme internalnya. Pernyataan Menkeu Purbaya bahwa Thomas "disuruh ngintip-ngintip" dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI sejak November 2025 memberikan sinyal kuat bahwa sinkronisasi kebijakan telah dimulai jauh sebelum proses fit and proper test di DPR berlangsung. Budaya "ngintip" ini secara simbolis merusak kesucian RDG yang seharusnya bersifat steril dari intervensi eksekutif.

Meskipun pemerintah berargumen bahwa keputusan BI bersifat kolektif kolegial—di mana suara seorang Deputi Gubernur harus diuji oleh enam anggota dewan gubernur lainnya—persepsi publik dan pelaku pasar sering kali lebih kuat daripada aturan tertulis. Kehadiran figur yang berada di jantung kekuasaan fiskal di dalam "menara gading" moneter menciptakan asumsi bahwa BI kini diposisikan sebagai "pemadam kebakaran" bagi defisit APBN yang kian melebar.

Klaim Menkeu Purbaya yang menyebut dirinya sanggup menguatkan Rupiah "dalam semalam" jika memiliki otoritas bank sentral semakin mempertegas keinginan kuat eksekutif untuk mendikte instrumen moneter demi stabilitas instan. Ini adalah pola pikir berbahaya yang mengutamakan hasil jangka pendek (stabilitas nilai tukar semu) di atas integritas kelembagaan jangka panjang.

Ancaman Stagflasi

Pencalonan ini adalah Ultimate Sign dari sebuah Institutional Trap (Jebakan Institusional). Ini adalah kondisi di mana regulasi sengaja diadaptasi dan diubah untuk melegalkan langkah-langkah non-konvensional demi menjaga stabilitas politik pasca-elektoral.

Langkah ini kian mengonfirmasi berjalannya pola Political Business Cycle, di mana instrumen ekonomi strategis seperti Bank Sentral tidak lagi dikelola berdasarkan kaidah teknokratis murni, melainkan diselaraskan untuk mengamankan konsolidasi politik dan pembiayaan agenda-agenda strategis pemerintah yang tidak tertampung dalam fleksibilitas APBN konvensional.

Di saat nilai tukar Rupiah nyaris menyentuh level psikologis Rp17.000 per dolar AS, kepercayaan pasar tidak akan bisa dipulihkan hanya dengan klaim keberhasilan administratif atau janji-janji patriotisme ekonomi.
Risiko terbesarnya adalah Stagflasi. Kondisi di mana biaya hidup melonjak akibat depresiasi nilai tukar, namun pertumbuhan ekonomi melambat karena hilangnya kepercayaan investor asing. Skema "tukar guling" ini memberikan pesan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia tidak lagi berbasis pada meritokrasi teknokratis, melainkan pada kompromi kepentingan.

Kekuasaan mungkin memiliki instrumen legal untuk mempermudah sinkronisasi jabatan lewat mekanisme switch posisi, namun kekuasaan tidak memiliki otoritas untuk memerintah persepsi pasar. Tanpa restorasi sekat yang jelas antara mandat moneter dan ambisi fiskal, model Korporatisme Negara ini hanya akan membawa Indonesia pada krisis kredibilitas jangka panjang.

Kredibilitas institusi adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa dicetak oleh mesin uang Bank Indonesia, bahkan melalui skema pertukaran jabatan yang paling rapi sekalipun. Indonesia butuh jangkar, bukan sekadar "pemain cadangan" yang berganti seragam di tengah pertandingan.