Kapolri: Sangat Ideal Polri Berada Langsung di Bawah Presiden
Senin, 26 Januari 2026 - 13:10 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan idealnya kedudukan Polri memang tetap berada di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan idealnya kedudukan Polri memang tetap berada di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia. Hal ini sekaligus menjawab adanya usulan agar kedudukan Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Sigit, Polri tetap berada di bawah koordinasi Presiden agar tugas dan pekerjaannya tetap efektif dan efisien. Di sisi lain, Polri dihadapkan dengan luasan geografis Indonesia dengan 17.380 pulau.
"Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," kata Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Baca juga: 4 Irjen dan 15 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada Januari 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Setelah reformasi, kata dia, Polri terpisah dari TNI. Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.
Hal ini telah sesuai dengan mandat dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.
Lihat video: Raker dengan DPR, Kapolri Tekankan Pemberantasan Narkoba dan Judol
Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.
"Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan. Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini," ucapnya.
Menurut Sigit, Polri tetap berada di bawah koordinasi Presiden agar tugas dan pekerjaannya tetap efektif dan efisien. Di sisi lain, Polri dihadapkan dengan luasan geografis Indonesia dengan 17.380 pulau.
"Artinya, dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel," kata Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Baca juga: 4 Irjen dan 15 Brigjen Pol Dimutasi Kapolri pada Januari 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Setelah reformasi, kata dia, Polri terpisah dari TNI. Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanis, dan mempersiapkan diri menuju roadmap menjadi civilian police.
Hal ini telah sesuai dengan mandat dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945, Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Artinya, sesuai mandat reformasi 1998, Polri ditempatkan di bawah Presiden.
Lihat video: Raker dengan DPR, Kapolri Tekankan Pemberantasan Narkoba dan Judol
Selain itu, berdasarkan TAP MPR Nomor 7 ayat 2 juga mengatur bahwa Polri berada di bawah Presiden. Kemudian dalam Pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI Nomor 7 Tahun 2000 Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI.
"Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja. Bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan. Dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
