Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD, Manik Marganamahendra: Komunikasi Rakyat ke Kepala Daerah Bakal Terganggu
Minggu, 25 Januari 2026 - 19:09 WIB
loading...
Politis muda partai Perindo, Manik Marganamahendra menilai wacana Pilkada dipilih oleh DPRD berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dengan kepala daerah. Foto/Danandaya Aria Putra
A
A
A
JAKARTA - Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD atau secara tidak langsung belakangan mencuat dan menuai sorotan tajam belakangan ini. Politis muda Partai Perindo, Manik Marganamahendra menilai skema tersebut justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dengan kepala daerah.
Hal ini disampaikan Manik dalam diskusi Sekolah Kebijakan Kita bertajuk polemik Pilkada tidak langsung melalui DPRD di Twin House, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).
Baca juga: Polemik Pilkada lewat DPRD, Megawati: Rakyat Berdaulat jika Pemimpin Dipilih Langsung
"Kemudian di tingkat provinsinya pun juga mungkin terputus karena akhirnya jadinya adalah subkordinat antara DPRD provinsi dengan Gubernur dan Wakil Gubernurnya, dan pertanyaannya adalah ke mana warga Jakarta harus mengadu?," kata Manik.
Ia menilai, Pilkada yang saat ini dipilih langsung oleh rakyat saja kerap kali belum mampu menjawab persoalan masyarakat di daerah. Apalagi ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
“Masalahnya, kita milih DPRD saja belum tentu mereka mewakili kita gitu, apalagi dipilihkan sama DPRD. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya,” katanya.
Baca juga: Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sugiono Beberkan Alasannya
Menurutnya Manik, persoalan biaya mahal dengan mengubah pilkada secara tidak langsung bukan solusi untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skema pemilu dan sistem politik di Indonesia.
"Perbaikannya adalah bukan dengan memberikannya kepada anggota DPRD misalnya, tapi dengan memperbaiki skema pemilunya, dengan memperbaiki skema politiknya gitu," ujarnya.
Hal ini disampaikan Manik dalam diskusi Sekolah Kebijakan Kita bertajuk polemik Pilkada tidak langsung melalui DPRD di Twin House, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).
Baca juga: Polemik Pilkada lewat DPRD, Megawati: Rakyat Berdaulat jika Pemimpin Dipilih Langsung
"Kemudian di tingkat provinsinya pun juga mungkin terputus karena akhirnya jadinya adalah subkordinat antara DPRD provinsi dengan Gubernur dan Wakil Gubernurnya, dan pertanyaannya adalah ke mana warga Jakarta harus mengadu?," kata Manik.
Ia menilai, Pilkada yang saat ini dipilih langsung oleh rakyat saja kerap kali belum mampu menjawab persoalan masyarakat di daerah. Apalagi ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.
“Masalahnya, kita milih DPRD saja belum tentu mereka mewakili kita gitu, apalagi dipilihkan sama DPRD. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya,” katanya.
Baca juga: Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Sugiono Beberkan Alasannya
Menurutnya Manik, persoalan biaya mahal dengan mengubah pilkada secara tidak langsung bukan solusi untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skema pemilu dan sistem politik di Indonesia.
"Perbaikannya adalah bukan dengan memberikannya kepada anggota DPRD misalnya, tapi dengan memperbaiki skema pemilunya, dengan memperbaiki skema politiknya gitu," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
