Cegah Kebocoran Anggaran, Kementrans Bakal Replikasi Sistem Pengawasan Digital Komdigi
Minggu, 25 Januari 2026 - 13:25 WIB
loading...
Kementrans menyiapkan grand design digitalisasi pengawasan sekaligus mereplikasi sistem pengawasan digital yang telah diterapkan oleh Itjen Komdigi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) fokus menyiapkan grand design digitalisasi pengawasan sebagai peta jalan transformasi pengawasan internal. Hal ini juga sekaligus mereplikasi sistem pengawasan digital yang telah diterapkan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pengawasan program transmigrasi berjalan lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel dalam jangka panjang.
Baca juga: Kementerian Komdigi Putus Akses Sementara Grok untuk Tangkal Konten Pornografi AI
Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi, Yusep Fatria menegaskan bahwa pengawasan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan organisasi.
“Inspektorat Jenderal harus menjadi strategic partner dan trusted advisor bagi pimpinan. Dengan pagu anggaran yang besar serta lima program unggulan transmigrasi yang harus dikawal, pengawasan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja, tetapi harus adaptif dan berbasis risiko,” ujarnya saat pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, dikutip Minggu (25/1/2025).
Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar pengawasan program transmigrasi berjalan lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel dalam jangka panjang.
Baca juga: Kementerian Komdigi Putus Akses Sementara Grok untuk Tangkal Konten Pornografi AI
Inspektur Jenderal Kementerian Transmigrasi, Yusep Fatria menegaskan bahwa pengawasan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan menjawab tantangan organisasi.
“Inspektorat Jenderal harus menjadi strategic partner dan trusted advisor bagi pimpinan. Dengan pagu anggaran yang besar serta lima program unggulan transmigrasi yang harus dikawal, pengawasan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja, tetapi harus adaptif dan berbasis risiko,” ujarnya saat pertemuan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, dikutip Minggu (25/1/2025).
Lihat Juga :
