Harm Reduction: Mengurangi Dampak Buruk Penuh Resiko
loading...
A
A
A
Prasyarat Pelembagaan Harm Reduction
Berangkat dari ilustrasi tidak mudahnya adopsi prinsip harm reduction dalam kebijakan, pelembagaan prinsip pengurangan risiko ini membutuhkan sejumlah persyaratan. Pertama, adanya sistem dan rezim yang berorientasi pada risiko sebagai pertimbangan kebijakan. Selama ini spirit kebijakan publik cenderung diletakkan pada kebutuhan pertumbuhan dan ukuran-ukuran keuntungan ekonomi. Menjadikan harm reduction sebagai salah satu pilar nilai dalam rezim kebijakan karenanya menjadi prasyarat pokok.
Kedua, pembentukan sistem kelembagaan yang mendukung implementasi prinsip harm reduction. Keberhasilan harm reduction di banyak sektor dan di banyak tempat sangat ditentukan oleh sistem kelembagaan yang bersifat terpadu, ditandai dengan adanya sinergi antaraktor dan antarsektor. Dalam konteks sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang cenderung tercerai, koordinasi dan sinergi kelembagaan menjadi permasalahan utama, termasuk dinamika hubungan pusat – daerah dan disharmoni antar kementerian.
Ketiga, penguatan keterlibatan dan aksi komunitas. Pengembangan harm reduction yang biasanya berawal dari inisiatif formal pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Namun agar berjalan efektif, membutuhkan adanya dukungan masyarakat dan melibatkan seluas mungkin komunitas. Negara perlu melakukan rekognisi atas modal sosial yang kuat di dalam masyarakat dalam rangka menjadikan harm reduction sebagai agenda gerakan sosial, bukan semata program pemerintah.
Keempat, adanya ketercukupan personil yang terampil. Harm reduction membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kuat, yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam mengkomunikasikan dan meyakinkan semua pemangku kepentingan. Pelembagaan harm reduction membutuhkan juru kampanye yang bisa membawa pesan-pesan secara jelas dan sederhana kepada masyarakat, sehingga ada dukungan populer atas agenda harm reduction.
Kita tidak hanya disodorkan pilihan yang sulit tetapi juga sebuah kesempatan. Kombinasi ancaman bencana yang bersifat alam (natural risk) maupun sebagai dampak perkembangan teknologi dan ekonomi (human-made risk). Kebutuhan untuk segera mengadaptasi harm reduction menjadi prinsip kebijakan tidak terelakkan. Kerjasama dalam pengadopsian dan pelembagaan prinsip harm reduction dalam kebijakan hanya akan memperbesar kesempatan untuk membenahi sistem pengelolaan kepentingan publik, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Berangkat dari ilustrasi tidak mudahnya adopsi prinsip harm reduction dalam kebijakan, pelembagaan prinsip pengurangan risiko ini membutuhkan sejumlah persyaratan. Pertama, adanya sistem dan rezim yang berorientasi pada risiko sebagai pertimbangan kebijakan. Selama ini spirit kebijakan publik cenderung diletakkan pada kebutuhan pertumbuhan dan ukuran-ukuran keuntungan ekonomi. Menjadikan harm reduction sebagai salah satu pilar nilai dalam rezim kebijakan karenanya menjadi prasyarat pokok.
Kedua, pembentukan sistem kelembagaan yang mendukung implementasi prinsip harm reduction. Keberhasilan harm reduction di banyak sektor dan di banyak tempat sangat ditentukan oleh sistem kelembagaan yang bersifat terpadu, ditandai dengan adanya sinergi antaraktor dan antarsektor. Dalam konteks sistem politik dan pemerintahan Indonesia yang cenderung tercerai, koordinasi dan sinergi kelembagaan menjadi permasalahan utama, termasuk dinamika hubungan pusat – daerah dan disharmoni antar kementerian.
Ketiga, penguatan keterlibatan dan aksi komunitas. Pengembangan harm reduction yang biasanya berawal dari inisiatif formal pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Namun agar berjalan efektif, membutuhkan adanya dukungan masyarakat dan melibatkan seluas mungkin komunitas. Negara perlu melakukan rekognisi atas modal sosial yang kuat di dalam masyarakat dalam rangka menjadikan harm reduction sebagai agenda gerakan sosial, bukan semata program pemerintah.
Keempat, adanya ketercukupan personil yang terampil. Harm reduction membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kuat, yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam mengkomunikasikan dan meyakinkan semua pemangku kepentingan. Pelembagaan harm reduction membutuhkan juru kampanye yang bisa membawa pesan-pesan secara jelas dan sederhana kepada masyarakat, sehingga ada dukungan populer atas agenda harm reduction.
Kita tidak hanya disodorkan pilihan yang sulit tetapi juga sebuah kesempatan. Kombinasi ancaman bencana yang bersifat alam (natural risk) maupun sebagai dampak perkembangan teknologi dan ekonomi (human-made risk). Kebutuhan untuk segera mengadaptasi harm reduction menjadi prinsip kebijakan tidak terelakkan. Kerjasama dalam pengadopsian dan pelembagaan prinsip harm reduction dalam kebijakan hanya akan memperbesar kesempatan untuk membenahi sistem pengelolaan kepentingan publik, yang pada akhirnya akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
(ras)
