PKB Desak Pemerintah Gerak Cepat Atasi Banjir demi Selamatkan Lumbung Pangan Nasional

PKB menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.

Ancaman gagal panen atau puso juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Karena itu, PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Lihat video: Banjir Parah Kudus-Pati, Air Setinggi Dada Telan Korban Jiwa


Gus Najmi mengingatkan penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.

Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan. Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.