Legislator PDIP Nilai Pernyataan Ahok Soal BUMN Kurang Bijak
Rabu, 16 September 2020 - 14:35 WIB
loading...
Pernyataan yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Kementerian BUMN dan Pertamina disayangkan oleh Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan yang dilontarkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Kementerian BUMN dan Pertamina disayangkan oleh Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus. Deddy menilai pernyataan yang disampaikan Ahok kurang bijak dan bisa menimbulkan suasana tidak kondusif dengan semua pihak.
“Pak Basuki sepertinya kurang memahami fungsi dan tugas pokoknya sebagai seorang Komisaris Utama yang merupakan Wakil Pemegang Saham. Kalau beliau paham posisinya, maka masalah yang dia angkat harusnya dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, bukan diumbar kepada publik,” ujar Deddy kepada wartawan, Rabu (16/9/2020). (Baca juga: Hari Pelanggan, Ahok: Momentum Tingkatkan Layanan Pertamina)
Diketahui, Ahok dalam pernyataannya yang beredar luas dalam bentuk video menyatakan bahwa sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding seperti Temasek di Singapura, dengan alasan Presiden Jokowi pun tidak mungkin mengawasi seluruh BUMN.
Deddy mengatakan, pernyataan Ahok tersebut sangat gegabah dan tidak logis sebab BUMN di Indonesia itu tidak sama dengan Singapura. Landasan filosofisnya beda, sejarah kelahirannya beda, tujuan dan fungsinya beda dan belum lagi kondisi serta sistem politiknya.
Deddy melanjutkan dalam konteks Indonesia menyatukan seluruh BUMN dalam sebuah super holding justru berpotensi melahirkan masalah yang sangat besar di kemudian hari. “Bayangkan kalau seluruh kekayaan negara di BUMN dikelola oleh satu orang saja, itu terlalu riskan dan bisa saja menyebabkan kehancuran yang tidak terbayangkan,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurut Deddy, keberadaan Kementerian BUMN justru memudahkan tugas presiden dalam menata dan mengawasi BUMN. Mengenai rekrutmen pengurus BUMN itu melalui mekanisme yang dilakukan oleh kementerian dan melibatkan presiden melalui Mensesneg dan Seskab, terutama untuk BUMN strategis.
“Pak Basuki sepertinya kurang memahami fungsi dan tugas pokoknya sebagai seorang Komisaris Utama yang merupakan Wakil Pemegang Saham. Kalau beliau paham posisinya, maka masalah yang dia angkat harusnya dibawa kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN, bukan diumbar kepada publik,” ujar Deddy kepada wartawan, Rabu (16/9/2020). (Baca juga: Hari Pelanggan, Ahok: Momentum Tingkatkan Layanan Pertamina)
Diketahui, Ahok dalam pernyataannya yang beredar luas dalam bentuk video menyatakan bahwa sebaiknya Kementerian BUMN dibubarkan dan dibentuk super holding seperti Temasek di Singapura, dengan alasan Presiden Jokowi pun tidak mungkin mengawasi seluruh BUMN.
Deddy mengatakan, pernyataan Ahok tersebut sangat gegabah dan tidak logis sebab BUMN di Indonesia itu tidak sama dengan Singapura. Landasan filosofisnya beda, sejarah kelahirannya beda, tujuan dan fungsinya beda dan belum lagi kondisi serta sistem politiknya.
Deddy melanjutkan dalam konteks Indonesia menyatukan seluruh BUMN dalam sebuah super holding justru berpotensi melahirkan masalah yang sangat besar di kemudian hari. “Bayangkan kalau seluruh kekayaan negara di BUMN dikelola oleh satu orang saja, itu terlalu riskan dan bisa saja menyebabkan kehancuran yang tidak terbayangkan,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurut Deddy, keberadaan Kementerian BUMN justru memudahkan tugas presiden dalam menata dan mengawasi BUMN. Mengenai rekrutmen pengurus BUMN itu melalui mekanisme yang dilakukan oleh kementerian dan melibatkan presiden melalui Mensesneg dan Seskab, terutama untuk BUMN strategis.
Lihat Juga :
