Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi
Kamis, 15 Januari 2026 - 19:43 WIB
loading...
Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) / BKKBN Budi Setiyono mengungkapkan bahwa Indonesia bertekad untuk menjadi negara maju pada ulang tahun kemerdekaan ke-100 tahun 2045. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) / BKKBN Budi Setiyono mengungkapkan bahwa Indonesia bertekad untuk menjadi negara maju pada ulang tahun kemerdekaan ke-100 tahun 2045. Dia menambahkan, bangsa ini menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi.
“Satu tantangan besar dalam perencanaan besar bangsa ke depan adalah isu bonus demografi — ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif,” kata Budi Setiyono dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Budi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pada 2025 Indonesia memiliki sekitar 284,44 juta jiwa penduduk, di mana 68,95 persen berada di usia produktif (15–64 tahun) dan 31,05 persen berada di kategori usia tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperkirakan sebesar 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia non-produktif.
![Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi]()
Baca juga: Kemendukbangga/BKKBN Kerahkan TPK Atasi Trauma Keluarga Terdampak Bencana Sumatera
Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan Trisula Pembangunan sebagai kerangka strategis pembangunan nasional, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas manusia Indonesia secara merata.
Baca juga: DJP Punya Aturan Baru, Saham Penunggak Pajak Bisa Disita
Budi menekankan bahwa secara teoritis, bonus demografi adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi: lebih banyak tenaga kerja produktif berarti potensi produksi lebih besar dan konsumsi meningkat. Namun demikian, jika kapasitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja tidak memadai, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana sosial.
Data menunjukkan beberapa tantangan nyata: persentase pekerja yang masih terjebak dalam sektor informal masih tinggi — sekitar 59 persen bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 41 persen yang bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial yang kuat.
Dengan dominasi pekerjaan informal, tekanan terhadap keselamatan kerja, penghasilan layak, dan kontribusi terhadap PDB menjadi lebih berat. Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah.
Baca juga: Siapa Sebenarnya Ayatollah Khamenei dan Seberapa Berpengaruh Keluarganya di Iran?
Sesmendukbangga menambahkan, bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan jika tenaga kerja usia produktif memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan layanan publik. Pendidikan karakter, keterampilan digital, serta kemampuan teknis menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas.
Daerah harus memiliki kecerdasan demografi (demographic intelligent) untuk memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan mereka, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Jangan sampai dibiarkan penduduk banyak yang menganggur.
“Pemda harus mampu membuat peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) yang menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik mereka”.
Oleh karena itu, Budi mengingatkan agar para pejabat dan pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif bekerja serius memikirkan problematika kependudukan. "Banyak pekerjaan harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin bahwa investasi manusia bukan sekadar angka, tetapi kenyataan kualitas SDM yang siap bersaing di era global," ujar Budi.
Secara umum, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan arah yang positif. BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta penduduk — turun dari periode sebelumnya.
Hanya saja, Budi mengingatkan bahwa angka nasional ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah terutama di wilayah terluar. Di perdesaan, angka kemiskinan masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif serta jasa dan peluang belum merata di semua wilayah.
Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila tidak dilakukan upaya terpadu dalam pendidikan, lapangan kerja formal, perlindungan sosial, dan perbaikan kualitas keluarga, bonus demografi bisa berujung pada:
- Krisis tenaga kerja berketerampilan rendah, karena produksi tidak sejalan dengan kebutuhan industri.
- Beban sosial yang membengkak, terutama bila banyak usia produktif terjebak di pekerjaan tidak layak atau tidak bekerja.
- Krisis ketimpangan antarwilayah, karena peluang tidak tersebar merata.
- Tekanan fiskal dari penuaan penduduk, mendesak sistem jaminan sosial.
"Tanpa kebijakan terpadu yang kuat, bonus demografi bukan lagi bonus tetapi bisa menjadi bencana demografi," kata Budi.
Oleh karena itu, Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kab/Kota), dalam hal pendanaan Program Bangga Kencana pada tahun 2026, difokuskan melalui DAK nonfisik dan mekanisme pendanaan lainnya yang selaras dengan kebijakan dan penganggaran nasional. Alokasi DAK Non Fisik pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.999.172.116.000,- atau menurun sebesar 38% dari alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.239.300.000.000.
DAK nonfisik memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana yang mendukung pencegahan dan penurunan stunting di lini lapangan. Dukungan BOKB diarahkan untuk menunjang operasional tenaga lini lapangan, kegiatan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pembinaan kelompok kegiatan masyarakat, penggerakan pelayanna KB serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana program, sehingga layanan KB dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaan program DAK, Sesmendukbangga menekankan pentingnya upaya membangun penduduk yang unggul juga ditentukan sejak dini di level keluarga. Pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) merupakan jantung dari kesejahteraan manusia.
Penurunan angka stunting, terutama, menjadi indikator penting kualitas generasi masa depan. Kebijakan di tingkat nasional telah menetapkan target penurunan stunting 2026 adalah 18,8%, persoalan ini masih membutuhkan terobosan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan gizi, serta intervensi komunitas yang lebih efektif.
Selanjutnya Sesmendukbangga juga menyampaikan bahwa Bonus demografi tidak bertahan selamanya. Proyeksi struktur umur penduduk Indonesia menunjukkan tren penuaan populasi meningkat; penduduk lanjut usia kini telah mencapai kisaran sekitar 11–12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah.
Fenomena ini berarti bahwa di tengah upaya mengoptimalkan potensi usia produktif, Indonesia juga harus memikirkan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, skema pensiun, dan dukungan ekonomi kreatif bagi masyarakat yang akan menua.
“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati hanya jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jika tidak, bonus itu bisa menjadi beban yang berat. Dan sejarah akan menilai: apakah kita menjawab peluang ini sebagai momentum untuk kemajuan, atau membiarkan peluang itu hilang di hadapan kita,” pungkas Budi.
“Satu tantangan besar dalam perencanaan besar bangsa ke depan adalah isu bonus demografi — ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif,” kata Budi Setiyono dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Budi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pada 2025 Indonesia memiliki sekitar 284,44 juta jiwa penduduk, di mana 68,95 persen berada di usia produktif (15–64 tahun) dan 31,05 persen berada di kategori usia tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperkirakan sebesar 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia non-produktif.
Baca juga: Kemendukbangga/BKKBN Kerahkan TPK Atasi Trauma Keluarga Terdampak Bencana Sumatera
Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan Trisula Pembangunan sebagai kerangka strategis pembangunan nasional, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas manusia Indonesia secara merata.
Baca juga: DJP Punya Aturan Baru, Saham Penunggak Pajak Bisa Disita
Bonus Demografi: Manfaatkan Supaya Tidak Jadi Masalah
Budi menekankan bahwa secara teoritis, bonus demografi adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi: lebih banyak tenaga kerja produktif berarti potensi produksi lebih besar dan konsumsi meningkat. Namun demikian, jika kapasitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja tidak memadai, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana sosial.
Data menunjukkan beberapa tantangan nyata: persentase pekerja yang masih terjebak dalam sektor informal masih tinggi — sekitar 59 persen bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 41 persen yang bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial yang kuat.
Dengan dominasi pekerjaan informal, tekanan terhadap keselamatan kerja, penghasilan layak, dan kontribusi terhadap PDB menjadi lebih berat. Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah.
Baca juga: Siapa Sebenarnya Ayatollah Khamenei dan Seberapa Berpengaruh Keluarganya di Iran?
Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja
Sesmendukbangga menambahkan, bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan jika tenaga kerja usia produktif memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan layanan publik. Pendidikan karakter, keterampilan digital, serta kemampuan teknis menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas.
Daerah harus memiliki kecerdasan demografi (demographic intelligent) untuk memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan mereka, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Jangan sampai dibiarkan penduduk banyak yang menganggur.
“Pemda harus mampu membuat peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) yang menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik mereka”.
Oleh karena itu, Budi mengingatkan agar para pejabat dan pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif bekerja serius memikirkan problematika kependudukan. "Banyak pekerjaan harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin bahwa investasi manusia bukan sekadar angka, tetapi kenyataan kualitas SDM yang siap bersaing di era global," ujar Budi.
Kemiskinan: Tren Menurun, tapi Masih Jadi Persoalan
Secara umum, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan arah yang positif. BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta penduduk — turun dari periode sebelumnya.
Hanya saja, Budi mengingatkan bahwa angka nasional ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah terutama di wilayah terluar. Di perdesaan, angka kemiskinan masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif serta jasa dan peluang belum merata di semua wilayah.
Diskrepansi Kebijakan: Ancaman Ketidaksiapan
Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila tidak dilakukan upaya terpadu dalam pendidikan, lapangan kerja formal, perlindungan sosial, dan perbaikan kualitas keluarga, bonus demografi bisa berujung pada:
- Krisis tenaga kerja berketerampilan rendah, karena produksi tidak sejalan dengan kebutuhan industri.
- Beban sosial yang membengkak, terutama bila banyak usia produktif terjebak di pekerjaan tidak layak atau tidak bekerja.
- Krisis ketimpangan antarwilayah, karena peluang tidak tersebar merata.
- Tekanan fiskal dari penuaan penduduk, mendesak sistem jaminan sosial.
"Tanpa kebijakan terpadu yang kuat, bonus demografi bukan lagi bonus tetapi bisa menjadi bencana demografi," kata Budi.
Oleh karena itu, Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kab/Kota), dalam hal pendanaan Program Bangga Kencana pada tahun 2026, difokuskan melalui DAK nonfisik dan mekanisme pendanaan lainnya yang selaras dengan kebijakan dan penganggaran nasional. Alokasi DAK Non Fisik pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.999.172.116.000,- atau menurun sebesar 38% dari alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.239.300.000.000.
DAK nonfisik memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana yang mendukung pencegahan dan penurunan stunting di lini lapangan. Dukungan BOKB diarahkan untuk menunjang operasional tenaga lini lapangan, kegiatan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pembinaan kelompok kegiatan masyarakat, penggerakan pelayanna KB serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana program, sehingga layanan KB dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pencegahan Stunting
Dalam pelaksanaan program DAK, Sesmendukbangga menekankan pentingnya upaya membangun penduduk yang unggul juga ditentukan sejak dini di level keluarga. Pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) merupakan jantung dari kesejahteraan manusia.
Penurunan angka stunting, terutama, menjadi indikator penting kualitas generasi masa depan. Kebijakan di tingkat nasional telah menetapkan target penurunan stunting 2026 adalah 18,8%, persoalan ini masih membutuhkan terobosan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan gizi, serta intervensi komunitas yang lebih efektif.
Penuaan Penduduk: Bonus yang Berubah Jadi Tantangan
Selanjutnya Sesmendukbangga juga menyampaikan bahwa Bonus demografi tidak bertahan selamanya. Proyeksi struktur umur penduduk Indonesia menunjukkan tren penuaan populasi meningkat; penduduk lanjut usia kini telah mencapai kisaran sekitar 11–12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah.
Fenomena ini berarti bahwa di tengah upaya mengoptimalkan potensi usia produktif, Indonesia juga harus memikirkan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, skema pensiun, dan dukungan ekonomi kreatif bagi masyarakat yang akan menua.
Agenda Daerah adalah Agenda Bangsa
Di akhir sambutan, Sesmendukbangga menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera pada 2045 bukan sekadar target periodik. Ia adalah komitmen jangka panjang yang menuntut aksi nyata hari ini, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Tantangan kependudukan, kualitas SDM, kemiskinan, urbanisasi, hingga penuaan penduduk adalah persoalan nyata yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan berbasis bukti.“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati hanya jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jika tidak, bonus itu bisa menjadi beban yang berat. Dan sejarah akan menilai: apakah kita menjawab peluang ini sebagai momentum untuk kemajuan, atau membiarkan peluang itu hilang di hadapan kita,” pungkas Budi.
(rca)
Lihat Juga :
