Dalil CMNP Kandas! Ahli Perbankan: Surat Berharga yang Terbit usai Ada Pembayaran Bukan Tukar Menukar

JAKARTA - Ahli Hukum Perbankan Yunus Husein menegaskan surat berharga bank hanya akan diterbitkan jika sudah ada transaksi, yaitu uang masuk kepada pihak penerbit.

Hal itu disampaikan Yunus saat menjadi saksi ahli PT MNC Asia Holding --yang dulu bernama PT Bhakti Investama-- dalam sidang gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (kode saham: CMNP) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Sidang tersebut terkait transaksi Negotiable Certificate of Deposit (NCD) atau surat berharga yang diterbitkan oleh PT Bank Unibank Tbk (BBKU) untuk kepentingan CMNP dengan difasilitasi oleh MNC Asia Holding sebagai arranger/ broker pada tahun 1999, dimana NCD tersebut disebut oleh CMNP tukar menukar, bukan jual beli sebagaimana dokumen yang dimiliki MNC Asia Holding.

Baca juga: Ahli Hukum Perdata Tegaskan Gugatan CMNP Salah Pihak, Broker Tak Bisa Digugat

Awalnya, kuasa hukum MNC Asia Holding Hotman Paris Hutapea mengulik soal proses terbitnya surat berharga. Ia ingin memastikan apakah penerbitan surat berharga bisa melalui tukar menukar atau jual beli saja.

"Pada umumnya di pasar uang, pasar modal, atau di perbankan, pada penerbitan pertama kali itu ada uang yang masuk, baru diterbitkanlah surat berharga itu," kata Yunus.

Lihat video: Gugatan CMNP Lemah di Mata Hukum


Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2002-2011 ini menyatakan, pihak bank atau penerbit akan melakukan pembukuan dengan double entry.

"Double entry ada dua sisi dalam setiap pembukuan itu biar seimbang neracanya. Ada uang masuk, dicatat kas bertambah. Terus nanti katakanlah deposito keluar, dicatat deposito keluar, kewajiban bank kepada orang yang menyetor uang tadi," ujarnya.

Baca juga: Ahli Sindir CMNP terkait Transaksi NCD Rp247 Miliar, Ubah Laporan Keuangan Bisa Berujung Penalti Pajak

"Jadi, double entry selalu dicatat ada uang masuk, atas dasar itu keluarlah surat berharga, deposito, atau tabungan, karena adanya uang yang masuk sebelumnya," sambungnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Hotman kembali memastikan apakah surat berharga bisa terbit dengan tukar menukar untuk memperjelas bahwa tidak benar dalil Penggugat, yaitu CMNP yang menyatakan adanya transaksi tukar menukar bukan jual beli.

Hal ini akhirnya kembali memperjelas bahwa tidak benar dalil penggugat, yaitu CMNP yang menyatakan tukar menukar surat berharga.

"Bukan (tukar menukar), karena pengertian dari deposito, termasuk di dalam sertifikat deposito; adalah dana nasabah yang disimpan di bank. Bukti penyimpanan dana nasabah itu bisa macam-macam: giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito. Karena ada uang yang dimasukkan ke sana, keluarlah deposito atau sertifikat deposito. Itu uang masuk dulu," papar Yunus.

Terkait hal itu, Yunus dengan merujuk pada UU Perbankan menyatakan tanggung jawab atas surat berharga tersebut merupakan pihak penerbit, bukan broker atau arranger.

"Tentu menjadi tanggung jawab bank sebagai penerbit sertifikat itu. Sama dengan jual beli barang. Si penjual barang menjamin bahwa barang itu adalah dia punya barang secara sah dan dia berwenang mengalihkan. Kemudian jaminan juga dari si pemilik barang, orang yang membeli bisa menikmati barang itu tanpa ada gangguan siapapun juga. Dalam surat berharga juga begitu, dia menjamin memang ini sah dan diterbitkan, dan orang yang menerima itu bisa menikmati surat berharga itu tanpa ada gangguan siapapun juga," ucapnya.

Dalam kesaksiannya Yunus juga menyatakan, untuk surat berharga atas bawa, penguasaan yang permanen dari suatu pihak barulah dianggap pemilik, berkaitan dengan putusan-putusan Pengadilan terhadap CMNP di tahun 2008, Yunus menyatakan dalam putusan-putusan tersebut NCD sah tetapi pembayarannya tidak dijamin oleh Pemerintah jadi harus ke Bank Penerbit.