PDIP Usul Pilkada Langsung lewat E-Voting, PKB: Belum Siap
Rabu, 14 Januari 2026 - 10:08 WIB
loading...
Ketua DPP PKB Daniel Johan buka suara soal usulan PDIP terkait mekanisme pilkada langsung, namun pemilihannya melalui e-voting. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional belum siap untuk langsung diterapkan. Foto: Ilustrasi/Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PKB Daniel Johan buka suara soal usulan PDIP terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tetap digelar secara langsung, namun pemilihannya melalui e-voting. Hal itu tertuang dalam rekomendasi eksternal hasil Rakernas I PDIP yang digelar beberapa waktu lalu.
Menurut Daniel, pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang.
Baca juga: Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dibahas di Rakernas, PDIP Tegas Dukung Pilkada Langsung
"Namun, penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem (security), regulasi, maupun kepercayaan publik. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan," ujar Daniel, Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, opsi apa pun yang nantinya diambil bukan bagian dari kemunduran demokrasi tetapi menyempurnakan sistem yang ada demi menghasilkan pemimpin kepala daerah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.
Menurut Daniel, pilkada langsung dengan sistem e-voting sudah menjadi usulan lama yang perlu terus dimatangkan dan ini menjadi salah satu opsi untuk menjawab persoalan yang selalu dihadapi dalam pemilu, termasuk praktik politik uang.
Baca juga: Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dibahas di Rakernas, PDIP Tegas Dukung Pilkada Langsung
"Namun, penerapan e-voting membutuhkan kesiapan yang sangat matang baik dari sisi infrastruktur, keamanan sistem (security), regulasi, maupun kepercayaan publik. Saat ini, mekanisme e-voting secara nasional juga belum diatur dan belum siap untuk langsung diterapkan," ujar Daniel, Rabu (14/1/2026).
Meski demikian, opsi apa pun yang nantinya diambil bukan bagian dari kemunduran demokrasi tetapi menyempurnakan sistem yang ada demi menghasilkan pemimpin kepala daerah yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing.
Lihat Juga :
