Pilkada lewat DPRD, PDIP Ngaku Sudah Dilobi Parpol Koalisi
Rabu, 07 Januari 2026 - 23:34 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan ( PDIP ) Deddy Yevri Sitorus mengakui sudah ada komunikasi yang dilakukan partai politik (parpol) koalisi pemerintah kepada partainya soal usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). Hingga kini PDIP tetap menolak usulan tersebut.
"Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, fraksinya telah diajak berbicara oleh parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, Deddy tak menyebut parpol apa saja yang sudah ngobrol dengan PDIP.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
"Ya kan sudah sangat tegas dari awal yang bicarakan itu Golkar, PAN, PKB, lalu diamini oleh Gerindra, kan gitu nih," ujarnya.
Dia menyebut pembicaraan itu baru informal, lantaran belum ada pembahasan secara resmi terkait usulan perubahan sistem pilkada tersebut. "Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu (pilkada) adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD," tuturnya.
Diketahui, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kini menjadi polemik. Sejumlah parpol koalisi seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, dan Partai Demokrat mendukung wacana tersebut. Sementara, PDIP dengan tegas menolak pilkada melalui DPRD.
"Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (7/1/2026).
Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, fraksinya telah diajak berbicara oleh parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, Deddy tak menyebut parpol apa saja yang sudah ngobrol dengan PDIP.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
"Ya kan sudah sangat tegas dari awal yang bicarakan itu Golkar, PAN, PKB, lalu diamini oleh Gerindra, kan gitu nih," ujarnya.
Dia menyebut pembicaraan itu baru informal, lantaran belum ada pembahasan secara resmi terkait usulan perubahan sistem pilkada tersebut. "Dan, sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah. Bahwa itu (pilkada) adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD," tuturnya.
Diketahui, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD kini menjadi polemik. Sejumlah parpol koalisi seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, dan Partai Demokrat mendukung wacana tersebut. Sementara, PDIP dengan tegas menolak pilkada melalui DPRD.
(zik)
Lihat Juga :
