Prabowo: Satu Tahun Jadi Presiden Berapa Kali Mau Disogok, Geleng-Geleng Kepala Saya
Rabu, 07 Januari 2026 - 14:54 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa selama sekitar satu tahun menjabat sebagai Kepala Negara, dirinya telah berulang kali menghadapi upaya oknum-oknum yang ingin menyogok. Meski demikian, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tetap menegakkan aturan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.
Dia merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Aku satu tahun saja ya jadi Presiden, geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok. Bolak-balik minta ini, minta itu,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada Mentan hingga Tokoh Tani
“Saya (hanya bilang) tegakkan peraturan, tegakkan sesuai kepentingan bangsa dan negara. Saya ndak ikut-ikut yang lain-lain," imbuh dia.
Lihat juga: Presiden Kumpulkan Menteri, Swasembada Pangan dan Energi Jadi Fokus
Prabowo menyatakan bahwa penanganan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia bahkan memilih untuk tidak melihat daftar perusahaan yang diduga melanggar aturan, karena khawatir mengenal pihak-pihak yang tercantum di dalamnya.
Lihat juga: Prabowo Sentil Pakar Asal Bicara di Podcast, Ini Pesan Tegasnya
“Kemarin saya dikasih daftar, 'Pak Ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan bapak pelajari'. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, melihat daftar tersebut berpotensi memengaruhi objektivitasnya, terlebih jika terdapat nama pengusaha atau pihak yang ia kenal. “Iya kan? Nggak enak. Bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh aduh temen saya. Begitu lihat, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat. Saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung. Ya kan?” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pesan yang ia sampaikan kepada aparat penegak hukum sangat sederhana: jika terbukti melanggar, maka harus ditindak tegas. Ia menilai ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas tanpa perlu penafsiran lebih lanjut, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham keluar saja dari jabatan, segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa menggantikan saudara-saudara, ya, nggak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan," tandas Prabowo.
Dia merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Aku satu tahun saja ya jadi Presiden, geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok. Bolak-balik minta ini, minta itu,” kata Prabowo saat menghadiri panen raya dan pengumuman swasembada beras yang digelar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada Mentan hingga Tokoh Tani
“Saya (hanya bilang) tegakkan peraturan, tegakkan sesuai kepentingan bangsa dan negara. Saya ndak ikut-ikut yang lain-lain," imbuh dia.
Lihat juga: Presiden Kumpulkan Menteri, Swasembada Pangan dan Energi Jadi Fokus
Prabowo menyatakan bahwa penanganan terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ia bahkan memilih untuk tidak melihat daftar perusahaan yang diduga melanggar aturan, karena khawatir mengenal pihak-pihak yang tercantum di dalamnya.
Lihat juga: Prabowo Sentil Pakar Asal Bicara di Podcast, Ini Pesan Tegasnya
“Kemarin saya dikasih daftar, 'Pak Ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan bapak pelajari'. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ,” ucap Prabowo.
Menurut Prabowo, melihat daftar tersebut berpotensi memengaruhi objektivitasnya, terlebih jika terdapat nama pengusaha atau pihak yang ia kenal. “Iya kan? Nggak enak. Bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh aduh temen saya. Begitu lihat, eh ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat. Saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung. Ya kan?” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pesan yang ia sampaikan kepada aparat penegak hukum sangat sederhana: jika terbukti melanggar, maka harus ditindak tegas. Ia menilai ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 sudah sangat jelas tanpa perlu penafsiran lebih lanjut, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham keluar saja dari jabatan, segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa menggantikan saudara-saudara, ya, nggak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan," tandas Prabowo.
(rca)
Lihat Juga :
