KUHAP Atur Penangkapan Tak Perlu Izin Pengadilan, Wamenkum: Agar Tersangka Tidak Kabur
Senin, 05 Januari 2026 - 13:37 WIB
loading...
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkap alasan soal penangkapan sebagai salah satu upaya paksa, tidak perlu memerlukan izin dari pengadilan. Foto/Aldhi Chandra Setiawan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkap alasan soal penangkapan sebagai salah satu upaya paksa, tidak perlu memerlukan izin dari pengadilan. Diketahui, hal ini turut menjadi salah satu yang turut menjadi sorotan dalam pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Ada sembilan upaya paksa yang bisa dilakukan aparat penegak hukum. Di antaranya penetapan tersangka, penggeladahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan dan pelarangan ke luar negeri.
Baca juga: Ketua KPK Anggap KUHAP Baru Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya
"Hanya ada tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan, selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoaks," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).
Eddy menyebut tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan itu yaitu penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Penetapan tersangka, kata dia, memang tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar.
"Kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1x24 jam. Kalau izin terlebih dahulu dan kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban," ujarnya.
Baca juga: KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Yusril: Penegakan Hukum Masuki Era Baru
Sementara, kata dia, menyangkut penahanan sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan KUHAP sebelumnya. Di mana, penahanan bisa dilakukan atas perintah penyidik atau penetapan pengadilan.
Kendati demikian, dalam KUHAP baru ini penahanan bisa dilakukan tanpa izin atau penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Apalagi, praktik di lapangannya juga hanya menggunakan surat perintah penyidik.
Hal ini didasari alasan letak geografis terhadap perkara tersebut, penilaian subjektifitas hingga sumber daya manusia dan waktu kerja peradilan dan penegak hukum yang berbeda.
"Tetapi apa balancingnya? Apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu, baik penetapan tersangka, penangkapan, maupun penahanan, itu merupakan objek pra peradilan," pungkasnya.
Ada sembilan upaya paksa yang bisa dilakukan aparat penegak hukum. Di antaranya penetapan tersangka, penggeladahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan surat, pemblokiran, penyadapan dan pelarangan ke luar negeri.
Baca juga: Ketua KPK Anggap KUHAP Baru Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya
"Hanya ada tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan, selebihnya itu semua harus izin pengadilan. Jadi kalau bahasa di publik mengatakan bahwa nanti bisa blokir, menyadap tanpa izin pengadilan, itu hoaks," kata pria yang akrab disapa Eddy Hiariej di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).
Eddy menyebut tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan itu yaitu penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Penetapan tersangka, kata dia, memang tidak ada izin pengadilan karena belum ada hak asasi yang terlanggar.
"Kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1x24 jam. Kalau izin terlebih dahulu dan kemudian tersangkanya keburu kabur, nanti yang didemonstrasi polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban," ujarnya.
Baca juga: KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Yusril: Penegakan Hukum Masuki Era Baru
Sementara, kata dia, menyangkut penahanan sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan KUHAP sebelumnya. Di mana, penahanan bisa dilakukan atas perintah penyidik atau penetapan pengadilan.
Kendati demikian, dalam KUHAP baru ini penahanan bisa dilakukan tanpa izin atau penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Apalagi, praktik di lapangannya juga hanya menggunakan surat perintah penyidik.
Hal ini didasari alasan letak geografis terhadap perkara tersebut, penilaian subjektifitas hingga sumber daya manusia dan waktu kerja peradilan dan penegak hukum yang berbeda.
"Tetapi apa balancingnya? Apa pengawasannya terhadap upaya paksa itu, baik penetapan tersangka, penangkapan, maupun penahanan, itu merupakan objek pra peradilan," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
