GMNI Kecam Intervensi Trump ke Venezuela: Dunia Ini Bukan Milik 1 Negara Saja!
Senin, 05 Januari 2026 - 13:32 WIB
loading...
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan pasukan militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/White House/Truth Social @realDonaldTrump
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengecam keras intervensi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Venezuela . Menurut Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik Andreas H Silalahi, agresi militer AS ke Venezuela adalah wujud nyata imperialisme dan neo-kolonialisme yang dipertontonkan secara nyata kepada masyarakat global.
“Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar, kategori ini sudah masuk ke ranah penjajahan, tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun negara itu, yang berhak memperlakukan kepala negara lain, sebagai subjek hukum domestiknya sendiri. AS harus sadar bahwa dunia yang luas ini bukan miliknya sendiri,” tegas Bung Andreas, Senin (5/1/2026).
Menurut GMNI, tindakan AS ini adalah bagian dari pola panjang intervensi imperialisme, yang kerap menggunakan dalih demokrasi, anti-terorisme, dan terakhir pemberantasan narkoba untuk menjatuhkan, melemahkan atau mengkriminalisasi pemimpin negara-negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat.
Baca juga: Great Institute Minta Aksi Koboi Trump Dikecam Pemimpin Dunia
GMNI mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memberikan pelajaran pahit di era Presiden Soekarno. Sebagai pemimpin yang secara konsisten menentang imperialisme dan menggagas politik Non-Blok dan NEFO, Soekarno menjadi sasaran tekanan Barat yang sistematis.
"Melalui kombinasi operasi intelijen, perang opini dan eksploitasi konflik internal, kekuasaan Bung Karno dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pasca 1965," tegas Andreas.
GMNI menganggap, dokumen dan kajian sejarah menunjukkan bahwa kekuatan asing, terutama AS dan sekutunya, terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks itu, tindakan terhadap Presiden Venezuela harus dipahami sebagai kelanjutan praktik lama imperialisme, yakni menghukum negara yang berani menempuh jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.
Baca juga: Usai AS Culik Maduro, Trump Kini Incar Presiden Kolombia Gustavo Petro
"Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri," ujar Bung Andreas.
GMNI memandang bahwa situasi yang menimpa Venezuela, negara dengan kekayaan alam yang besar, berupa minyak, dapat dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah. Sikap waspada dinilai penting menghadapi situasi konflik global.
GMNI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kebijakan strategis ke depan terkait kerja sama pengelolaan SDA. Sikap arogan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dianggap menjadi catatan bahwa SDA tetap menjadi incaran kekuatan besar geopolitik global.
GMNI pun menilai sikap pemerintah Indonesia yang menyerukan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional harus tegas menunjukan standing position sebagai negara yang menganut sistem politik luar negeri bebas-aktif.
“Pemerintah harus tegas, sebagai bangsa yang berprinsip anti penjajahan, pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara Non-Blok untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana standing position Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel sampai sekarang,” pungkasnya.
“Tindakan militer AS sudah keluar dari batasan wajar, kategori ini sudah masuk ke ranah penjajahan, tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun negara itu, yang berhak memperlakukan kepala negara lain, sebagai subjek hukum domestiknya sendiri. AS harus sadar bahwa dunia yang luas ini bukan miliknya sendiri,” tegas Bung Andreas, Senin (5/1/2026).
Menurut GMNI, tindakan AS ini adalah bagian dari pola panjang intervensi imperialisme, yang kerap menggunakan dalih demokrasi, anti-terorisme, dan terakhir pemberantasan narkoba untuk menjatuhkan, melemahkan atau mengkriminalisasi pemimpin negara-negara yang menolak tunduk pada kepentingan geopolitik Barat.
Baca juga: Great Institute Minta Aksi Koboi Trump Dikecam Pemimpin Dunia
GMNI mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memberikan pelajaran pahit di era Presiden Soekarno. Sebagai pemimpin yang secara konsisten menentang imperialisme dan menggagas politik Non-Blok dan NEFO, Soekarno menjadi sasaran tekanan Barat yang sistematis.
"Melalui kombinasi operasi intelijen, perang opini dan eksploitasi konflik internal, kekuasaan Bung Karno dilemahkan secara bertahap hingga akhirnya runtuh pasca 1965," tegas Andreas.
GMNI menganggap, dokumen dan kajian sejarah menunjukkan bahwa kekuatan asing, terutama AS dan sekutunya, terlibat dalam proses tersebut. Dalam konteks itu, tindakan terhadap Presiden Venezuela harus dipahami sebagai kelanjutan praktik lama imperialisme, yakni menghukum negara yang berani menempuh jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.
Baca juga: Usai AS Culik Maduro, Trump Kini Incar Presiden Kolombia Gustavo Petro
"Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa menentukan nasibnya sendiri," ujar Bung Andreas.
GMNI memandang bahwa situasi yang menimpa Venezuela, negara dengan kekayaan alam yang besar, berupa minyak, dapat dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki sumber daya alam (SDA) berlimpah. Sikap waspada dinilai penting menghadapi situasi konflik global.
GMNI mendorong pemerintah segera mengevaluasi kebijakan strategis ke depan terkait kerja sama pengelolaan SDA. Sikap arogan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dianggap menjadi catatan bahwa SDA tetap menjadi incaran kekuatan besar geopolitik global.
GMNI pun menilai sikap pemerintah Indonesia yang menyerukan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional harus tegas menunjukan standing position sebagai negara yang menganut sistem politik luar negeri bebas-aktif.
“Pemerintah harus tegas, sebagai bangsa yang berprinsip anti penjajahan, pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara Non-Blok untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana standing position Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel sampai sekarang,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
