KPK Hentikan Kasus Tambang, Pakar Hukum: Lebih Baik Dikembangkan Kejagung
Jum'at, 02 Januari 2026 - 19:41 WIB
loading...
A
A
A
Dengan demikian, secara hukum tidak ada masalah jika Kejagung mengambil alih penyelidikan kasus ini. “Tinggal bagaimana tuntutan publik atas SP3 kasus ini, sehingga Kejagung bisa mempertimbangkan perlu tidaknya mengambil alih perkara ini,” kata dosen Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.
Jika mengambil alih, Kejagung sifatnya mengembangkan lagi perkara ini. Bukan melanjutkan penyelidikan yang sudah dilakukan KPK. Salah satu alasan KPK meng-SP3 perkara ini adalah bukti kurang. Dengan demikian Kejagung tinggal mencari saja kelengkapan bukti tindak pidananya.
Dengan sudah adanya tersangka di kasus ini seharusnya sudah ada sejumlah bukti permulaan. Namun demikian, SP3 menjadi bentuk kepastian hukum saat penegak hukum berlarut-larut dalam sebuah karena mereka kurang bukti.
“Tapi kan idealnya jika sudah ada tersangka berarti bukti permulaan sudah ada. Ini menarik sebenarnya,” kata Hibnu.
Menurut dia, situasi hukum di Indonesia tidak bekerja dalam ruang hampa. “Ini (SP3) dimungkinkan karena faktor eksternal. Mungkin karena politik hukum tingkat tinggi karena orang tertentu,” ucapnya.
Jika mengambil alih, Kejagung sifatnya mengembangkan lagi perkara ini. Bukan melanjutkan penyelidikan yang sudah dilakukan KPK. Salah satu alasan KPK meng-SP3 perkara ini adalah bukti kurang. Dengan demikian Kejagung tinggal mencari saja kelengkapan bukti tindak pidananya.
Dengan sudah adanya tersangka di kasus ini seharusnya sudah ada sejumlah bukti permulaan. Namun demikian, SP3 menjadi bentuk kepastian hukum saat penegak hukum berlarut-larut dalam sebuah karena mereka kurang bukti.
“Tapi kan idealnya jika sudah ada tersangka berarti bukti permulaan sudah ada. Ini menarik sebenarnya,” kata Hibnu.
Menurut dia, situasi hukum di Indonesia tidak bekerja dalam ruang hampa. “Ini (SP3) dimungkinkan karena faktor eksternal. Mungkin karena politik hukum tingkat tinggi karena orang tertentu,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
