Hadapi Perubahan Iklim, Menhut Apresiasi Komitmen Gubernur Dalam Menjaga Hutan
Selasa, 30 Desember 2025 - 20:09 WIB
loading...
Menhut Raja Juli Antoni mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi komitmen para gubernur dalam menjaga hutan dan lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Sebab hutan dan lingkungan hidup merupakan fondasi utama keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan diikuti oleh Gubernur atau yang mewakili dan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.
Baca juga: Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare
Raja Juli menegaskan sektor kehutanan memegang peran kunci dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target tersebut.
“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujarnya.
Baca juga: 36 Kombes Polisi Dimutasi Kapolri Jelang Akhir 2025, Ini Nama-Namanya
Raja Juli juga menyampaikan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES, yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan menjunjung integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai dapat mendukung percepatan FOLU Net Sink 2030, NDC sektor kehutanan, serta penguatan tata kelola kehutanan.
”Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan sistem data dan pemantauan, serta memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan,” ucapnya.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi yang digelar secara daring, Selasa (30/12/2025).
Pertemuan diikuti oleh Gubernur atau yang mewakili dan Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Maluku Utara.
Baca juga: Atas Arahan Prabowo, Menhut Raja Juli Cabut 22 Izin PBPH Seluas 1 Juta Hektare
Raja Juli menegaskan sektor kehutanan memegang peran kunci dalam pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Implementasi REDD+ dan komitmen FOLU Net Sink 2030 menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian target tersebut.
“Keberhasilan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pengelolaan hutan di tingkat daerah. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat utama,” ujarnya.
Baca juga: 36 Kombes Polisi Dimutasi Kapolri Jelang Akhir 2025, Ini Nama-Namanya
Raja Juli juga menyampaikan peluang pendanaan melalui skema ART-TREES, yang menerapkan pendekatan yurisdiksi berbasis kinerja dengan menjunjung integritas lingkungan dan akuntabilitas internasional. Skema ini dinilai dapat mendukung percepatan FOLU Net Sink 2030, NDC sektor kehutanan, serta penguatan tata kelola kehutanan.
”Kementerian Kehutanan mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat perlindungan hutan, menurunkan deforestasi dan degradasi hutan, meningkatkan sistem data dan pemantauan, serta memastikan pelibatan masyarakat adat dan lokal secara adil dan berkelanjutan,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
