Registrasi SIM Pakai Pengenalan Wajah, Nico DPR: Hati-hati Kebocoran Data

Senin, 22 Desember 2025 - 21:06 WIB
loading...
Registrasi SIM Pakai...
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Junico Siahaan atau Nico Siahaan menyambut positif kebijakan Kementerian Komdigi yang menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik face recognition mulai 1 Januari 2026. Foto: Dok Sindonews
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico Siahaan atau Nico Siahaan menyambut positif kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik face recognition bagi pelanggan baru mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber di Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan respons yang tepat atas meningkatnya kasus kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan adaptif terhadap dinamika ancaman di ruang digital.

Baca juga: Imigrasi Bandara Soetta Tambah Autogate Pengenalan Wajah di Terminal 3

“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan digital dengan kebijakan yang lebih progresif,” ujar Nico, Senin (22/12/2025).

Dia meyakini penerapan registrasi kartu SIM berbasis pengenalan wajah dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk memberantas kejahatan siber, khususnya jika diintegrasikan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini salah satu cara yang cukup efektif asalkan sekalian terintegrasi dengan NIK,” ucapnya.

Meski mendukung, Nico mengingatkan agar penerapan kebijakan ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, terutama terkait perlindungan data pribadi masyarakat.

Dia menekankan data biometrik merupakan data sensitif yang berisiko tinggi jika terjadi kebocoran. "Pemerintah dan operator seluler harus bisa menjamin keamanan data biometrik masyarakat. Jangan sampai upaya pencegahan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Menurut Nico, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan penyedia layanan dalam membangun infrastruktur keamanan digital yang andal. “Karena ini sudah menjadi masalah yang mendesak, maka kerja sama dan komitmen penuh dari para penyedia sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyusun timeline yang jelas dan realistis disertai sosialisasi masif kepada sebelum kebijakan masyarakat tersebut diterapkan secara penuh.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Digitalisasi Data, Penerima...
Digitalisasi Data, Penerima Bansos Diverifikasi lewat Pengenalan Wajah
Dukung Blokir Konten...
Dukung Blokir Konten LGBT di Medsos, DPR: Jika Dibiarkan Menormalisasi Perilaku Menyimpang
MUI Desak Pemerintah-DPR...
MUI Desak Pemerintah-DPR Rumuskan Regulasi Soal LGBT: Harus Lebih Berat dari Perzinaan!
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
AI Juru Selamat atau...
AI Juru Selamat atau Kepunahan Pekerja Industri Kreatif?
DPR Awasi Tata Kelola...
DPR Awasi Tata Kelola BGN Buntut Dadan Cs Terjerat Kasus Dugaan Korupsi
Promosikan Startup ke...
Promosikan Startup ke Dunia, Indonesia Gabung London Tech Week
Harga BBM Nonsubsidi...
Harga BBM Nonsubsidi Mendadak Naik di Tengah Malam, DPR Bakal Panggil ESDM dan Pertamina
Enam Tahun Penerjemahan,...
Enam Tahun Penerjemahan, Alkitab Bahasa Sunda Kini Hadir dalam Format Cetak dan Digital
Rekomendasi
Militerisasi Jepang...
Militerisasi Jepang dan Bahaya Radiasi Radio Aktif
Jakarta Fair 2026, Dishub...
Jakarta Fair 2026, Dishub DKI Jakarta Siapkan 6 Kantong Parkir
Limbad Jenguk Haji Bolot...
Limbad Jenguk Haji Bolot di Rumah Sakit, Doakan Sang Komedian Cepat Sembuh
Berita Terkini
Presiden Jerman Kunjungi...
Presiden Jerman Kunjungi Indonesia, Dijadwalkan ke Istiqlal dan Katedral
Walhi Minta Pembahasan...
Walhi Minta Pembahasan Revisi UU HAM Ditunda
WNI Dianiaya di Malaysia,...
WNI Dianiaya di Malaysia, Kemlu Sebut 4 Pelaku Sudah Diamankan
Prabowo Panggil Purbaya...
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Ini yang Dibahas
PBNU Gelar Munas dan...
PBNU Gelar Munas dan Konbes di Ploso Kediri pada 20-23 Juni 2026, Presiden Prabowo Diundang
PKB Jabar Fest, Gus...
PKB Jabar Fest, Gus Muhaimin: Kita Tak Butuh Pemimpin Pencitraan
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved