KPK Bakal Umumkan Tersangka Kasus Haji: Lambat Sedikit Tapi Harus Pasti
Senin, 22 Desember 2025 - 17:24 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rohcahyanto menyatakan pihaknya bakal segera mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Foto/Nur Khabibi
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Namun Lembaga Antirasuah belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam pekara tersebut.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyatakan, pihaknya akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara itu.
Baca juga: Kuasa Hukum Gus Yaqut: Kerugian Negara Rp1 Triliun Bukan Hasil Audit BPK atau BPKP
"Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya," kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/12/2025).
Fitroh menjelaskan, saat ini penyidik tengah intens berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terkait perhitungan kerugian keuangan negara.
Menurutnya, dalam pekara ini ada dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor yang harus ada perhitungan kerugian negara.
Akan hal itu, pihaknya ingin memastikan perhitungan kerugian negara sebelum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga: Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Pembagian Kuota dan Aliran Dana ke Sejumlah Oknum
"Jadi lambat sedikit tapi harus pasti, jangan cepat kemudian nanti lewat. Ini juga menyangkut asasi manusia juga. Tapi KPK concern dulu itu dan pasti akan menyelesaikannya," ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menyatakan, pihaknya akan segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara itu.
Baca juga: Kuasa Hukum Gus Yaqut: Kerugian Negara Rp1 Triliun Bukan Hasil Audit BPK atau BPKP
"Mudah-mudahan untuk perkara penyidikan kasus kuota haji akan segera kita tetapkan tersangkanya," kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/12/2025).
Fitroh menjelaskan, saat ini penyidik tengah intens berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu terkait perhitungan kerugian keuangan negara.
Menurutnya, dalam pekara ini ada dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor yang harus ada perhitungan kerugian negara.
Akan hal itu, pihaknya ingin memastikan perhitungan kerugian negara sebelum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga: Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Pembagian Kuota dan Aliran Dana ke Sejumlah Oknum
"Jadi lambat sedikit tapi harus pasti, jangan cepat kemudian nanti lewat. Ini juga menyangkut asasi manusia juga. Tapi KPK concern dulu itu dan pasti akan menyelesaikannya," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
