Langkah Kejagung Copot Jaksa Terjaring OTT Tegas Jaga Integritas Lembaga
Senin, 22 Desember 2025 - 11:53 WIB
loading...
Kejaksaan Agung (Kejagung). Foto/Dok Kejagung
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fatahillah menilai langkah tegas Kejaksaan Agung ( Kejagung ) memberhentikan sementara jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Menurut dia, penangkapan oknum jaksa tersebut tidak bakal mempengaruhi kinerja Kejagung secara institusional.
“Seharusnya ini tidak mempenagruhi kinerja Kejaksaan Agung,” kata dosen pengajar Fakultas Hukum UGM itu menanggapi kasus OTT terhadap tiga jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang, Senin (22/12/2025).
Dia berpendapat, keberadaan oknum tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan lembaga secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa di setiap institusi selalu ada kemungkinan penyimpangan oleh individu tertentu. “Oknum di mana-mana ada saja,” jelasnya.
Baca juga: Langkah Cepat Jaksa Agung Copot Anak Buahnya Tuai Apresiasi
Dia pun menilai pentingnya pengawasan internal sebagai langkah berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menyebut, peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) sangat krusial dalam memastikan integritas aparat penegak hukum di daerah.
Mengenai upaya pembersihan jaksa nakal, menurutnya, pengawasan yang ketat dan menyeluruh perlu terus dilakukan untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Sebagai bentuk respons cepat, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memberhentikan sementara tiga jaksa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait perkara ITE.
Ketiganya yakni HMK selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, RV selaku Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten, dan RZ selaku Kasubbag Daskrimti pada Kejaksaan Tinggi Banten. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Kejaksaan tidak mentolerir pelanggaran hukum di internalnya serta mendukung penuh upaya penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
“Seharusnya ini tidak mempenagruhi kinerja Kejaksaan Agung,” kata dosen pengajar Fakultas Hukum UGM itu menanggapi kasus OTT terhadap tiga jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang, Senin (22/12/2025).
Dia berpendapat, keberadaan oknum tidak bisa digeneralisasi sebagai cerminan lembaga secara keseluruhan. Dia menekankan bahwa di setiap institusi selalu ada kemungkinan penyimpangan oleh individu tertentu. “Oknum di mana-mana ada saja,” jelasnya.
Baca juga: Langkah Cepat Jaksa Agung Copot Anak Buahnya Tuai Apresiasi
Dia pun menilai pentingnya pengawasan internal sebagai langkah berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menyebut, peran Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) sangat krusial dalam memastikan integritas aparat penegak hukum di daerah.
Mengenai upaya pembersihan jaksa nakal, menurutnya, pengawasan yang ketat dan menyeluruh perlu terus dilakukan untuk menutup celah terjadinya praktik korupsi. Sebagai bentuk respons cepat, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah memberhentikan sementara tiga jaksa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait perkara ITE.
Ketiganya yakni HMK selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, RV selaku Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten, dan RZ selaku Kasubbag Daskrimti pada Kejaksaan Tinggi Banten. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa Kejaksaan tidak mentolerir pelanggaran hukum di internalnya serta mendukung penuh upaya penegakan hukum yang bersih dan berintegritas.
(rca)
Lihat Juga :
