Banyak Kompromi, Bivitri Khawatir Rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri Tidak Terlalu Kuat
Minggu, 21 Desember 2025 - 12:15 WIB
loading...
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Foto/Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menduga akan banyak kompromi dalam rekomendasi yang akan disampaikan Komisi Percepatan Reformasi Polri . Dengan demikian, rekomendasi yang dikeluarkan pun tidak akan terlalu kuat.
Bivitri menceritakan, dirinya pernah tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim tersebut menghasilkan rekomendasi yang menurutnya cukup bagus. "Tapi, nol, asli, nggak dijalankan sama sekali (rekomendasinya)," kata Bivitri dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (21/12/2025).
Bagaimana prediksinya soal rekomendasi yang akan dikeluarkan Komisi Percepatan Reformasi Polri? Bivitri mengatakan, dirinya khawatir rekomendasi yang dikeluarkan juga tidak akan seperti yang diharapkan. Menurutnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri ini basisnya adalah insitusi yakni kepolisian. Hal itu berbeda dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dia pernah menjadi anggotanya, yang basisnya isu.
Baca Juga: Kapolri Hormati Rencana Pemerintah Bikin PP Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil
"Kalau ini basisnya satu, lembaga yang namanya polisi. Kita tahu, polisi itu kekuatannya juga luar biasa di masyarakat kita, sangat kuat. Saya kuatir, tidak juga banyak orang yang diundang untuk berani terlalu kritis, itu satu," ujarnya.
Kedua, kata Bivitri, jika bicara rekomendasi yang akan dikeluarkan, harus dinegosiasikan. Di satu pihak, ada Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie yang menurutnya mungkin mau banyak melakukan reformasi di tubuh Polri. Di sisi lain, ada anggota Komisi yang berasal dari kepolisian yang menurutnya tidak akan mau mengubah terlalu banyak hal.
"Karena ini status quo nyaman untuk banyak sekali polisi sekarang. Saya khawatir rekomendasinya pun banyak yang sifatnya juga ya hasil kompromilah, jadi mungkin nggak terlalu kuat juga," jelasnya.
Di sisi lain, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah sebulan lebih bekerja. Laporan itu akan disampaikan dengan metode omnibus.
Di akhir laporan, kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Presiden Prabowo akan mendapatkan lampiran konsep RUU Polri, PP, dan aturan hukum lainnya yang terkait.
"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP, misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang TNI, Undang-Undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian," kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
Mantan Ketua MK itu menyebut bahwa PP atau Peraturan Pemerintah nantinya juga banyak kaitannya dengan UU yang bisa dijadikan solusi untuk pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis satu dan lainnya. Dalam hal ini, termasuk juga akan dimasukkan tentang Perpol 10 Tahun 2025 yang mengatur terkait penempatan personel kepolisian di luar struktur Korps Bhayangkara.
"Termasuk misalnya keluhan mengenai Perpol yang kemarin ya substansinya berkenaan dengan lintas instansi, maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi, supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam, tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," pungkasnya.
Bivitri menceritakan, dirinya pernah tergabung dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tim tersebut menghasilkan rekomendasi yang menurutnya cukup bagus. "Tapi, nol, asli, nggak dijalankan sama sekali (rekomendasinya)," kata Bivitri dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (21/12/2025).
Bagaimana prediksinya soal rekomendasi yang akan dikeluarkan Komisi Percepatan Reformasi Polri? Bivitri mengatakan, dirinya khawatir rekomendasi yang dikeluarkan juga tidak akan seperti yang diharapkan. Menurutnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri ini basisnya adalah insitusi yakni kepolisian. Hal itu berbeda dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dia pernah menjadi anggotanya, yang basisnya isu.
Baca Juga: Kapolri Hormati Rencana Pemerintah Bikin PP Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil
"Kalau ini basisnya satu, lembaga yang namanya polisi. Kita tahu, polisi itu kekuatannya juga luar biasa di masyarakat kita, sangat kuat. Saya kuatir, tidak juga banyak orang yang diundang untuk berani terlalu kritis, itu satu," ujarnya.
Kedua, kata Bivitri, jika bicara rekomendasi yang akan dikeluarkan, harus dinegosiasikan. Di satu pihak, ada Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie yang menurutnya mungkin mau banyak melakukan reformasi di tubuh Polri. Di sisi lain, ada anggota Komisi yang berasal dari kepolisian yang menurutnya tidak akan mau mengubah terlalu banyak hal.
"Karena ini status quo nyaman untuk banyak sekali polisi sekarang. Saya khawatir rekomendasinya pun banyak yang sifatnya juga ya hasil kompromilah, jadi mungkin nggak terlalu kuat juga," jelasnya.
Di sisi lain, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah sebulan lebih bekerja. Laporan itu akan disampaikan dengan metode omnibus.
Di akhir laporan, kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Presiden Prabowo akan mendapatkan lampiran konsep RUU Polri, PP, dan aturan hukum lainnya yang terkait.
"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP, misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang TNI, Undang-Undang tentang Kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian," kata Jimly dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).
Mantan Ketua MK itu menyebut bahwa PP atau Peraturan Pemerintah nantinya juga banyak kaitannya dengan UU yang bisa dijadikan solusi untuk pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis satu dan lainnya. Dalam hal ini, termasuk juga akan dimasukkan tentang Perpol 10 Tahun 2025 yang mengatur terkait penempatan personel kepolisian di luar struktur Korps Bhayangkara.
"Termasuk misalnya keluhan mengenai Perpol yang kemarin ya substansinya berkenaan dengan lintas instansi, maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi, supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam, tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
