Menteri PPPA Prioritaskan Trauma Healing Perempuan dan Anak Korban Bencana Sumatera
Sabtu, 20 Desember 2025 - 15:11 WIB
loading...
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dalam media gathering bersama Forum Wartawan Perempuan Indonesia (Fortapena), Sabtu (20/12/2025). Foto/Mei Sada
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan komitmennya dalam memastikan perlindungan perempuan dan anak pascabencana di Sumatera. Hal ini dilakukan melalui pendekatan psikososial hingga pemenuhan kebutuhan spesifik di lokasi pengungsian.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, langkah awal yang dilakukan KPPPA saat tiba di lokasi terdampak bencana adalah memastikan kondisi perempuan dan anak, terutama mereka yang telah berada di tenda-tenda pengungsian sementara.
"Pastinya kami meminta informasi tentang perempuan dan anak-anak. Ketika mereka sudah berada di tenda pengungsian, langkah pertama yang kami lakukan adalah trauma healing," ujar Menteri PPPA dalam media gathering bersama Forum Wartawan Perempuan Indonesia (Fortapena), Sabtu (20/12/2025).
Ia menjelaskan, saat KPPPA turun langsung ke lapangan pada 1 Desember 2025, kondisi psikologis para korban khususnya ibu-ibu masih rentan. Banyak di antara mereka yang belum bisa menerima kenyataan bahwa rumah tempat tinggalnya telah hilang akibat bencana. "Masih banyak ibu-ibu yang tidak percaya bahwa rumahnya itu sudah tidak ada. Rata-rata yang ada di situ hanya pakaian yang melekat saat mereka menyelamatkan diri," ujarnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Terima Amanah Salurkan 30 Ton Beras Bantuan Kemanusiaan UEA bagi Korban Banjir
Selain pemulihan trauma, KPPPA juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak seperti susu untuk anak, popok, hingga pakaian dalam. Kebutuhan tersebut sering terabaikan dalam situasi darurat.
KPPPA memilih menyesuaikan bantuan berdasar kebutuhan nyata di lapangan. Selain bantuan barang, KPPPA juga menyalurkan bantuan dalam bentuk dana agar dapat digunakan dan lebih tepat sasaran.
"Kami di internal kementerian juga menggalang donasi yang kami kirimkan berupa dana. Karena kalau barang, kadang kurang tepat untuk kegunaannya,” jelasnya.
Tak sendiri, Kementerian PPPA berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengirimkan bantuan menggunakan kapal ke tiga provinsi terdampak. KPPPA juga bersyukur saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semakin komprehensif dengan mendata kelompok rentan dan ibu hamil, tak hanya memisahkan data berdasar jenis kelamin. Hal ini memudahkan penanganan lebih tepat pada para korban bencana.
"Sekarang datanya lebih lengkap. Ibu hamil ada berapa, lansia ada berapa. Ini sangat membantu untuk penanganan yang lebih tepat," ujarnya.
KPPPA berharap penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perlindungan, dan pemulihan menyeluruh bagi perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, langkah awal yang dilakukan KPPPA saat tiba di lokasi terdampak bencana adalah memastikan kondisi perempuan dan anak, terutama mereka yang telah berada di tenda-tenda pengungsian sementara.
"Pastinya kami meminta informasi tentang perempuan dan anak-anak. Ketika mereka sudah berada di tenda pengungsian, langkah pertama yang kami lakukan adalah trauma healing," ujar Menteri PPPA dalam media gathering bersama Forum Wartawan Perempuan Indonesia (Fortapena), Sabtu (20/12/2025).
Ia menjelaskan, saat KPPPA turun langsung ke lapangan pada 1 Desember 2025, kondisi psikologis para korban khususnya ibu-ibu masih rentan. Banyak di antara mereka yang belum bisa menerima kenyataan bahwa rumah tempat tinggalnya telah hilang akibat bencana. "Masih banyak ibu-ibu yang tidak percaya bahwa rumahnya itu sudah tidak ada. Rata-rata yang ada di situ hanya pakaian yang melekat saat mereka menyelamatkan diri," ujarnya.
Baca Juga: Muhammadiyah Terima Amanah Salurkan 30 Ton Beras Bantuan Kemanusiaan UEA bagi Korban Banjir
Selain pemulihan trauma, KPPPA juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak seperti susu untuk anak, popok, hingga pakaian dalam. Kebutuhan tersebut sering terabaikan dalam situasi darurat.
KPPPA memilih menyesuaikan bantuan berdasar kebutuhan nyata di lapangan. Selain bantuan barang, KPPPA juga menyalurkan bantuan dalam bentuk dana agar dapat digunakan dan lebih tepat sasaran.
"Kami di internal kementerian juga menggalang donasi yang kami kirimkan berupa dana. Karena kalau barang, kadang kurang tepat untuk kegunaannya,” jelasnya.
Tak sendiri, Kementerian PPPA berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengirimkan bantuan menggunakan kapal ke tiga provinsi terdampak. KPPPA juga bersyukur saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semakin komprehensif dengan mendata kelompok rentan dan ibu hamil, tak hanya memisahkan data berdasar jenis kelamin. Hal ini memudahkan penanganan lebih tepat pada para korban bencana.
"Sekarang datanya lebih lengkap. Ibu hamil ada berapa, lansia ada berapa. Ini sangat membantu untuk penanganan yang lebih tepat," ujarnya.
KPPPA berharap penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, perlindungan, dan pemulihan menyeluruh bagi perempuan dan anak sebagai kelompok paling rentan.
(zik)
Lihat Juga :
